Viral Dugaan Beras Bansos Covid DKI Yang Sudah Membusuk, Fauzan Ohorella: Kami Desak Polri Usut Tuntas
Redaksi Jakarta – Video beras bansos covid yang diduga milik Pemerintah DKI ini menjadi tranding topik di sosial media. Video tersebut di pertama kali di unggah oleh akun bernama @kurawa di sosmed tweeter. Akun ini, mengklaim bahwa video itu merupakan hasil dari investigasi, sehingga bukan cuma video melainkan juga sejumlah data nama-nama penerima bansos dan supplier yang mengadakan pengadaan berasa tersebut.
Video beras bansos busuk yang diduga milik Pemprov DKI itu telah menjadi sorotan oleh masysrakat dan sudah tembus 4jt tayangan (viewers) pada akun @kurawa. Selain itu, Fauzan Ohorella aktivis Maluku juga turut menyoroti persoalan video beras bansos tersebut.
Menurut Fauzan, video ini telah membuat kegaduhan ditengah masyarakat, sehingga harus segera di usut oleh aparat penegak hukum.
“Hal itu bukan hanya membuat geram warga Jakarta tetapi juga di luar Jakarta. Sebab, ini adalah kejahatan kemanusiaan nyata, dimana masyarakat yang merasa belum mendapatkan bantuan merasa terdzolimi akibat bantuan yang ditimbun itu. Seharusnya, Polisi bisa bergerak cepat untuk mengusut kejahatan penimbunan bantuan sosial covid ini.” Ujar Fauzan (12/01)
@redaksi.jakarta
Dari hasil investigasi @kurawa itu juga secara jelas menunjukkan sejumlah kejanggalan yang ada pada pengadaan beras bantuan covid milik Pemprov DKI itu. Sehingga, kata Fauzan itu bisa memudahkan aparat penegak hukum untuk mendalam kasus tersebut.
“Saya lihat, ini bisa di katakan sebagai korupsi kebijakan. Pasalnya, dari data-data yang di share oleh @kurawa itu sangat mengindikasika ke arah sana. Mulai dari penunjukan langsung supplier dalam pengadaan hingga sejumlah nama orang dekat yang mendapat slot dalam menerima bansos tersebut. ”
Diketahui, bahwa pengadaan bansos covid untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 15 juta paket yang jika di rupiahkan senilai 3 Triliun rupiah lebih dan penyaluran terbesar untuk bansos covid DKI itu adalah Perusahaan Umum (Perum) Pasar Jaya yang merupakan perusahaan umum daerah milik Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, pada 2021 beras bansos covid milik DKI juga pernah ditemukan telah menguning dan tidak layak untuk di makan.
“Untuk itu, kami mendesak agak aparat penegak hukum baik itu Polri, KPK dan BPK RI bisa segera bergerak cepat dan menuntaskan dugaan penimbunan beras bansos tersebut. Sehingga, keresahan masyarakat Jakarta atas masalah itu bisa segera terjawab.” Tutup Fauzan Ohorella, Ketua Umum Koordinator Nasional Aspirasi Milenial Maluku Indonesia.(red)
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar