Daud Gerung Sebut Program Bupati LAZ Soal Alokasi Dana untuk Desa dan Dusun sebagai “Lip Service” Politik
Lombok Barat, 3 April 2025 – Bupati Lombok Barat, yang akrab disapa LAZ, kembali menjadi sorotan terkait komitmennya dalam program pembangunan daerah.
Melalui program “Sejahtera dari Desa,” LAZ menjanjikan alokasi dana sebesar Rp 1 milyar per desa dan Rp 100 juta per dusun setiap tahun untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di wilayahnya.
Program ini bahkan telah dijanjikan dalam masa kampanye Pilkada lalu, dengan kesepakatan bahwa jika tidak terealisasi, pasangan Bupati dan Wakil Bupati LAZADHA siap mengundurkan diri dari jabatan mereka.
Namun, Ketua Jaringan Akar Rumput Lombok (Jangkar Lombok), Daud Gerung, mengkritisi komitmen tersebut dengan menyebutnya sebagai “lip service” politik. Menurut Daud, meskipun janji tersebut terdengar menarik dan dapat “dijual” dalam kampanye, ia meragukan keberhasilan program ini mengingat kondisi keuangan daerah (PAD) Lombok Barat yang masih terbatas.
@redaksi.jakarta
“Ini lebih tentang pemerataan, tapi diksi itu kurang ‘sexy’ untuk jualan politik, jadi dibuatlah Rp 1 milyar per desa dan Rp 100 juta per dusun. Kami yakin, sampai saat ini belum ada rumusan pasti terkait program tersebut,” ujar Daud dalam sebuah diskusi.
Selain itu, Daud juga mengungkapkan bahwa ada peran Pokir DPRD yang masuk dalam program ini.
Ia menekankan bahwa lembaga legislatif memiliki wewenang sendiri dalam menentukan kebijakan untuk konstituennya, dan tidak bisa dipaksa untuk mengikuti kehendak Bupati begitu saja.
Ia juga menyinggung alokasi anggaran yang tidak merata, seperti yang terlihat pada pembangunan jalan di Desa Labuapi yang mendapatkan dana hingga Rp 8,5 milyar, jauh melebihi alokasi dana per desa yang dijanjikan. “Ini offside politik,” tegasnya.
Daud menyarankan agar Bupati LAZ lebih realistis dalam merencanakan pembangunan Lombok Barat dengan pendekatan yang lebih strategis, seperti mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan dan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan daerah secara berkelanjutan.
Ia mencontohkan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan, seperti mendukung rencana pembangunan Kampus II Universitas Mataram dan pembangunan Fakultas Kesehatan UIN Mataram di Lombok Barat.
“Saya pikir, jika Bupati LAZ benar-benar ingin membangun Lombok Barat, dia harus fokus pada proyek-proyek yang dapat menarik investasi dan meningkatkan ekonomi daerah. Itu lebih penting daripada janji-janji yang tidak realistis,” tambahnya.
Daud menegaskan bahwa warga Lombok Barat berhak untuk mengawasi dan menuntut realisasi janji-janji tersebut demi mewujudkan cita-cita pembangunan yang adil dan merata.
Dengan berbagai kritik yang muncul, kini masyarakat Lombok Barat menunggu langkah konkret dari Bupati LAZ dalam merealisasikan program “Sejahtera dari Desa” dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar