Panas! Aksi Jilid 3 Mahasiswa Tuntut Pilrek UHO Dibatalkan, Massa Geruduk Kementerian Pendidikan
Jakarta, 26 Juni 2025 – Kisruh pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) 2025–2029 terus bergulir panas. Setelah menggelar dua kali aksi di Kendari, Komite Mahasiswa dan Pemuda Peduli Pendidikan (KMPP) kini menggelar Aksi Jilid 3 di depan kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Jakarta.
Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam KMPP datang dengan membawa spanduk protes, tuntutan evaluasi, dan seruan pembatalan hasil pemilihan rektor. Mereka menyuarakan dugaan intervensi dan manipulasi dalam proses pemilihan yang digelar pada 16 Juni lalu.
“Ada dugaan kuat rekayasa politik kampus yang melibatkan Rektor petahana untuk melanggengkan kekuasaan. Ini bukan sekadar soal pemilihan rektor, tapi tentang matinya etika akademik,” kata Amirudin Emon, Koordinator KMPP dalam orasinya, Rabu (26/6/2025).
@redaksi.jakarta
Seperti diketahui, Prof. Armid ditetapkan sebagai pemenang pemilihan rektor dengan perolehan 31 suara, unggul tipis atas Prof. Takdir (30 suara), dan Prof. Ruslin (13 suara). Namun, kemenangan itu langsung menuai kecaman. KMPP menuding prosesnya sarat pelanggaran administratif, manipulasi statuta, hingga tekanan terhadap senat kampus.
Enam Pelanggaran yang Disorot
KMPP mengklaim menemukan enam dugaan pelanggaran dalam proses Pilrek UHO:
1. Penjaringan molor dan tidak sesuai dengan Permenristekdikti No. 19 Tahun 2017.
2. Statuta baru dipaksakan tanpa masa transisi, memakai Permendiktisaintek No. 21/2025.
3. Peraturan Rektor No. 1/2025 disebut cacat hukum dan melanggar hierarki perundangan.
4. Ada tekanan terhadap dekan dan dosen untuk membentuk senat pro-petahana.
5. Tahapan dianggap tidak transparan, berita acara tidak ditandatangani kandidat.
6. Prof. Armid dituding memiliki rekam jejak amoral dan integritas yang dipertanyakan.
“Kami tidak sedang mengintervensi kampus. Justru kami menuntut demokrasi akademik ditegakkan. Jangan biarkan kampus dibajak elit kekuasaan,” ujar Amirudin lagi.
Tuntutan KMPP
Dalam aksinya, KMPP membawa empat tuntutan utama:
- Menteri wajib menunda hasil Pilrek dan melakukan evaluasi menyeluruh.
- Tim independen harus dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.
- Setiap tahapan Pilrek ke depan harus transparan dan partisipatif.
- Regulasi kampus, termasuk statuta, harus ditinjau ulang.
Tak hanya aksi di Jakarta, Amirudin menyebut konsolidasi nasional tengah digencarkan. “Kami siap bawa ini ke ranah hukum, bahkan aksi nasional bila perlu. Jangan anggap ini selesai di meja senat kampus,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, pihak UHO dan Kementerian belum memberikan keterangan resmi terkait aksi di Jakarta. Tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan. (Red)
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar