Sejarah Betawi, Penjilat, dan Mental VOC

Oleh: Adv. Zulfikar, SH “Mat Peci” (Kaukus Muda Betawi)

Betawi kerap dipahami sekadar sebagai identitas etnis hasil percampuran di pesisir utara Jawa. Padahal, ia jauh lebih dari itu—sebuah lanskap sejarah yang menyimpan jejak panjang tentang perlawanan, kompromi, hingga pertarungan harga diri di ruang yang kini kita kenal sebagai Jakarta.

Baca Juga

Menakar Green Politics Dalam Ajang Pemilu 2024

05 Sep 2023

Dari Sunda Kelapa yang riuh oleh pelaut dan pedagang, menjelma menjadi Batavia yang kaku di bawah disiplin kolonial, hingga berubah lagi menjadi megapolitan penuh gedung pencakar langit, Betawi tidak hanya menyaksikan sejarah—ia menghidupinya. Dalam tiap fase itu, bukan hanya ruang yang berubah, tetapi juga mentalitas manusia yang dibentuk oleh kekuasaan.

Secara genealogis, Betawi lahir dari silang budaya: Sunda, Jawa, Arab, Tionghoa, Portugis, dan Melayu. Dari percampuran itu muncul karakter yang terbuka, egaliter, dan hangat. Namun sejarah jarang melahirkan karakter tanpa luka. Di balik keramahan Betawi, tersimpan trauma kolektif yang tidak sederhana—trauma kolonialisme yang tidak hanya merampas ruang hidup, tetapi juga merusak cara berpikir.

VOC memainkan peran penting dalam proses itu. Mereka tidak sekadar menguasai jalur dagang atau memonopoli rempah. Yang lebih halus—dan justru lebih berbahaya—adalah bagaimana mereka menanamkan pola relasi kuasa yang timpang. Politik divide et impera tidak hanya memecah kelompok, tetapi juga membentuk mentalitas: segelintir pribumi diangkat, diberi akses dan jabatan, dengan imbalan loyalitas tanpa syarat.

Di titik inilah lahir apa yang bisa disebut sebagai “mental VOC”—watak yang menjilat ke atas, namun menekan ke bawah. Sebuah mentalitas yang, meminjam Frantz Fanon, adalah hasil dari kolonialisme yang berhasil menguasai kesadaran manusia, membuat sebagian orang lebih nyaman mengabdi daripada melawan.

Sejarah Betawi sendiri tidak pernah tunggal. Ia memiliki dua wajah. Di satu sisi, ada figur seperti Si Pitung—simbol perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan. Di sisi lain, selalu ada “orang dalam” yang memilih berdiri di pihak penguasa, memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Mereka mungkin tidak tercatat sebagai penjahat dalam buku sejarah resmi, tetapi perannya nyata dalam melanggengkan ketimpangan.

Yang menjadi soal, mentalitas semacam ini tidak berhenti pada masa kolonial. Ia menjelma, beradaptasi, dan bertahan hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam praktik birokrasi yang feodal, dalam panggung politik yang transaksional, bahkan dalam sebagian organisasi masyarakat yang kehilangan arah nilai.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia diperkuat oleh budaya instan yang memuja hasil tanpa proses. Sosiolog Frank Furedi menyebutnya sebagai gejala pemujaan terhadap kedangkalan—di mana jalan pintas lebih dihargai daripada integritas, dan kedekatan dengan kekuasaan dianggap lebih penting daripada keberanian bersikap.

Akibatnya, tidak sedikit yang merasa lebih bangga menjadi “anak emas” kekuasaan daripada menjadi suara kritis. Di sinilah paradoks itu muncul: identitas Betawi yang lahir dari keberanian justru dipraktikkan dalam bentuk kepatuhan tanpa kritik.

Padahal, nilai-nilai ke-Betawi-an sejak awal tidak pernah mengajarkan itu. Pepatah Betawi sederhana namun tegas: “Kalau berani, ngomong di depan.” Ini bukan sekadar etika komunikasi, melainkan pernyataan sikap—bahwa keberanian adalah fondasi harga diri.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, inilah yang disebut sebagai modal simbolik: kehormatan yang tidak bisa dibeli oleh uang atau jabatan. Si Pitung mungkin tidak memiliki kekayaan material, tetapi ia memiliki legitimasi moral. Sebaliknya, mereka yang hidup dari menjilat kekuasaan bisa saja kaya secara akses, namun miskin secara martabat.

Karena itu, problem “mental VOC” bukan sekadar isu sejarah, melainkan persoalan kontemporer yang terus berulang dalam bentuk berbeda. Ia menjadi racun sosial yang menggerogoti kejujuran, merusak solidaritas, dan mengaburkan batas antara loyalitas dan oportunisme.

Lebih jauh, seperti diingatkan Will Kymlicka, absennya pengakuan terhadap nilai budaya lokal sebagai fondasi bersama turut memperparah keadaan. Ketika identitas hanya dijadikan simbol tanpa dihidupi sebagai nilai, maka yang tersisa hanyalah formalitas tanpa makna.

Betawi hari ini dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana: tetap menjadi pewaris nilai keberanian, atau terjebak dalam reproduksi mentalitas kolonial yang dibungkus wajah modern.

Mengubur “mental VOC” bukan berarti menolak perubahan, melainkan mengembalikan arah. Bahwa menjadi Betawi bukan soal atribut, melainkan sikap—jujur, berani, dan tidak tunduk pada kekuasaan yang melanggar keadilan.

Pada akhirnya, sejarah Betawi selalu tentang pilihan. Menjadi penjilat atau pejuang. Menjadi perpanjangan tangan kekuasaan atau penjaga marwah. Di tengah zaman yang semakin pragmatis, pilihan itu terasa makin berat—namun justru di situlah maknanya.

Jika Betawi ingin tetap hidup sebagai identitas yang bermakna, ia tidak bisa hanya dikenang. Ia harus diperjuangkan—dalam sikap, dalam keberanian, dan dalam kesetiaan pada kebenaran.