FPIR Dorong Listyo Sigit Pensiun dari Polri Sebelum Jalankan Tugas sebagai KSP
REDAKSIJAKARTA.COM | JAKARTA — Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) mendorong mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyelesaikan status kedinasannya di institusi Polri sebelum menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Dorongan tersebut disampaikan Koordinator FPIR Fauzan Ohorella menyusul penunjukan Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.
Pada momentum yang sama, jabatan Kapolri diserahterimakan kepada Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
Fauzan mengatakan, persoalan status kedinasan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat.
@redaksi.jakarta
Menurut dia, jabatan KSP berada dalam lingkungan pemerintahan sehingga pemisahan yang tegas dengan status kedinasan kepolisian dinilai penting.
“Permintaan kami ini adalah pengingat bagi komitmen dan semangat Jenderal Listyo, di mana Polri dan masyarakat sipil adalah bagian dari rahim reformasi. Karena itu, menurut kami, ada pentingnya status kedinasan tersebut diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir di ruang publik,” ujar Fauzan Ohorella, Sabtu (3/10/2026).
Menurut FPIR, kejelasan status tersebut bukan semata persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan prinsip supremasi sipil dan persepsi publik terhadap pemisahan institusi penegak hukum dengan jabatan pemerintahan.
Sebelumnya, Listyo Sigit setelah dilantik sebagai KSP menyampaikan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota Polri aktif. Masa kedinasannya disebut masih berlangsung hingga 2027.
FPIR juga meminta Presiden Prabowo Subianto memperhatikan aspek masa pengabdian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam melakukan penataan terhadap jabatan-jabatan strategis negara.
“Kami tentu mendorong hal ini agar Presiden Prabowo memperhatikan pula posisi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang masa pengabdiannya juga perlu menjadi perhatian. Hal ini penting agar setiap pergantian atau penataan jabatan strategis tidak menimbulkan multitafsir di ruang publik,” kata Fauzan.
Agus Subiyanto menjabat sebagai Panglima TNI sejak November 2023. FPIR menilai aspek masa pengabdian pejabat aktif dari institusi pertahanan maupun keamanan perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap penataan jabatan strategis pemerintahan.
Di sisi lain, FPIR memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo yang mengajak berbagai tokoh dengan latar belakang berbeda untuk berkontribusi dalam pemerintahan maupun lingkungan Istana.
Menurut Fauzan, keterlibatan berbagai kelompok tersebut dapat menjadi bagian dari konsolidasi nasional sepanjang tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan negara dan pembangunan.
“Tentu kami apresiasi Presiden Prabowo yang merangkul seluruh pihak, dari mulai kritikus hingga tokoh publik. Ini adalah bentuk komitmen Presiden dalam membangun konsolidasi untuk pembangunan Indonesia,” pungkas Fauzan.
FPIR menyatakan akan terus mencermati dinamika penataan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara institusi sipil, kepolisian dan militer dalam struktur negara. (Red)
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar