Evaluasi Haji 2026, PB Pemuda Muslimin Indonesia Dorong Reformasi Tata Kelola dan Digitalisasi Layanan Haji

Jakarta – Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia menyerahkan dokumen berisi Pernyataan Sikap dan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Ibadah Haji Nasional kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Dokumen tersebut memuat 10 rekomendasi strategis yang ditujukan untuk memperkuat tata kelola haji nasional berbasis prinsip good governance, sistem merit, transformasi digital, dan pelayanan yang berorientasi pada jemaah.

Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia, Dr. H. Usep Nukliri, S.Ag., M.M., mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian organisasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, evaluasi pelaksanaan di lapangan, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun secara konstruktif.

Menurutnya, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini patut diapresiasi. Ia menilai terdapat sejumlah kemajuan dalam aspek koordinasi, pelayanan operasional, hingga pemanfaatan teknologi yang mendukung kelancaran layanan bagi jemaah.

Meski demikian, Usep menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji perlu terus diperkuat melalui reformasi tata kelola yang berkelanjutan. Ia menilai evaluasi harus menjadi instrumen untuk membangun sistem pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.

“Penyelenggaraan ibadah haji harus terus disempurnakan sebagai proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membangun sistem pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, adaptif, dan berorientasi kepada kepentingan jemaah,” kata Usep dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Baca Juga

Aliansi Mahasiswa Soroti Proses Raih Gelar Doktor Kakorlantas, Minta Kampus Buka Penjelasan

13 Jun 2026

Dalam kajiannya, PB Pemuda Muslimin Indonesia mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang dinilai masih memerlukan perhatian, di antaranya penguatan tata kelola yang berorientasi kepada jemaah, penerapan sistem merit dalam rekrutmen petugas haji, integrasi data dan transformasi digital, perlindungan bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, pengembangan sumber daya manusia haji, serta penguatan sistem evaluasi berbasis data.

Sebagai tindak lanjut, organisasi tersebut menyampaikan 10 rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Rekomendasi itu mencakup penguatan prinsip good governance, implementasi sistem merit bagi petugas haji, standardisasi pelatihan dan sertifikasi nasional, digitalisasi layanan haji secara menyeluruh, peningkatan perlindungan terhadap kelompok rentan, penguatan kolaborasi multipihak, hingga pembangunan ekosistem penyelenggaraan haji Indonesia yang berstandar global.

PB Pemuda Muslimin Indonesia menegaskan dokumen yang disampaikan bukan merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah, melainkan kontribusi pemikiran sebagai bagian dari tanggung jawab moral organisasi kemasyarakatan dalam mendukung penyempurnaan pelayanan publik di bidang penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut organisasi tersebut, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan pelayanan yang aman, nyaman, adil, inklusif, transparan, dan bermartabat bagi seluruh jemaah Indonesia.

PB Pemuda Muslimin Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji melalui pengembangan sumber daya manusia, edukasi publik, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Melalui penyampaian rekomendasi tersebut, PB Pemuda Muslimin Indonesia berharap evaluasi nasional penyelenggaraan ibadah haji dapat melahirkan kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan jemaah dan mendorong Indonesia menjadi negara penyelenggara ibadah haji terbesar dengan standar pelayanan terbaik di dunia.