Penghargaan Kehormatan Tapak Suci kepada Kapolri Dinilai Jadi Bukti Dedikasi Jenderal Sigit untuk NKRI

REDAKSIJAKARTA.COM | JAKARTA – Penganugerahan Anggota Kehormatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dinilai menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan organisasi kemasyarakatan.

Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional, Nasky Putra Tandjung, menilai pemberian penghargaan tersebut merupakan langkah objektif dan strategis dalam membangun sinergitas antara Polri dan organisasi keagamaan, khususnya dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, pada keterangan persnya 09/08/2026 dijakarta.

Menurut Nasky, pengangkatan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota kehormatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan atas komitmen, kerja nyata, dedikasi, serta kepemimpinannya dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas)

“Penganugerahan ini merupakan bagian dari sinergi strategis antara Polri dan organisasi keagamaan yang berlandaskan nilai-nilai persatuan dan Pancasila. Sinergitas tersebut penting untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan bersatu,” ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/8/2026).

Founder Nasky Milenial Center (NMC) itu mengatakan, penghargaan tersebut tidak semata-mata memiliki makna simbolis.

Baca Juga

Menteri Transportasi Korea Selatan Puji Keberadaan LRT Jakarta Yang Sukses Beroperasi

17 Mar 2023

Menurutnya, momentum tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan hubungan antara institusi kepolisian dengan organisasi kemasyarakatan dalam membangun ekosistem kebangsaan yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Korps Bhayangkara atas kerja nyata dan dedikasinya,” katanya.

Nasky menilai, sinergi Polri dengan organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi keagamaan, memiliki arti strategis dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persaudaraan, pembinaan generasi muda, serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Ia menyebut, penganugerahan tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperluas kolaborasi antara institusi negara dengan kekuatan masyarakat sipil dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Secara akademis dan strategis, sinergitas antara institusi negara dan kekuatan masyarakat sipil merupakan modal sosial penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan keamanan serta ketertiban masyarakat yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam perspektif kebijakan publik, Nasky menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi terciptanya stabilitas sosial, kepastian aktivitas ekonomi, serta keberlangsungan pembangunan nasional.

Karena itu, menurutnya, pendekatan humanis dan kolaboratif perlu terus dikembangkan untuk membangun kepercayaan publik antara institusi negara dan organisasi kemasyarakatan.

“Melalui pendekatan humanis dan kolaboratif dapat dibangun kepercayaan atau trust publik antara institusi negara dengan organisasi keagamaan sebagai salah satu pilar stabilitas sosial kebangsaan. Kehadiran aparat negara yang profesional, humanis, proporsional, dan responsif menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara aman dan tertib,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nasky yang merupakan alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta menegaskan bahwa sinergi antara Polri, organisasi keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menjaga persatuan serta memperkuat keutuhan NKRI.

“Ketika Polri bersinergi dengan organisasi keagamaan, maka lahirlah kekuatan moral dan sosial yang dapat menjadi fondasi bagi keutuhan NKRI. Semangat menggaungkan kolaborasi Polri dengan organisasi keagamaan juga dinilai dapat memperkuat ketahanan nasional dari berbagai potensi ancaman disintegrasi,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Nasky menilai pemeliharaan kamtibmas tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum.

Menurutnya, hal tersebut juga berhubungan erat dengan upaya membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Pendekatan humanis yang mengedepankan komunikasi, pencegahan, pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat, kata dia, menjadi fondasi penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

Nasky juga menilai profesionalisme, sikap humanis, ketegasan yang proporsional, dan orientasi terhadap kepentingan masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas Polri dalam mengawal agenda pembangunan nasional.

“Karena itu, Polri yang profesional, humanis, tegas, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat merupakan bagian penting dalam mengawal agenda pembangunan dan mendukung keberhasilan Asta Cita Presiden,” pungkasnya.