Ray Rangkuti hingga La Ode Noval Soroti Polemik Suket Gibran dan Penegakan Hukum

Admin Pusat
16 Nov 2026 22:22
NEWS POLITIK 0 105
4 menit membaca

Jakarta – Front Rakyat Bersatu (FRB) menggelar diskusi publik untuk membahas polemik Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan milik Gibran Rakabuming Raka. Diskusi bertajuk “Gibran Sudah Mundur, Bagaimana Prahara Suket Penyetaraan: Menguji Penegakan Hukum dan Akuntabilitas” itu berlangsung di Gedung DPD KNPI DKI Jakarta, Jalan Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (16/11/2026).

banner 970x250

Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, Pengamat Hukum A. Wakil Kamal, Akademisi dan Praktisi Hukum Tata Negara Rorano S. Abubakar, serta Pegiat Hukum dan Politik La Ode Noval. Forum dipandu Fauzan Ohorella selaku moderator sekaligus Koordinator Front Rakyat Bersatu.

Dalam diskusi itu, Ray Rangkuti menilai polemik ijazah dan Suket Penyetaraan Gibran perlu diselesaikan secara transparan. Menurutnya, persoalan tersebut sudah menjadi perhatian publik bahkan sebelum munculnya isu pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Ray mengatakan, pihaknya sebelumnya telah mendorong DPR RI menggunakan hak angket untuk mengusut persoalan tersebut. Ia mengaku telah menemui sejumlah pihak dari partai politik untuk menyampaikan dorongan tersebut.

Embed TikTok Profile
@redaksi.jakarta

“Desakan kami kemarin di DPR RI waktu itu untuk meminta agar dilakukan hak angket oleh DPR. Yang bertemu pertama yakni dari Fraksi Golkar, selanjutnya kami diundang ke DPP PKS untuk mendorong penandatanganan hak angket tersebut,” ujar Ray.

Ia menambahkan, dorongan tersebut kemudian dilanjutkan dengan meminta pimpinan PKS menyampaikan sikap secara konkret dan tertulis terkait penggunaan hak angket.

“Maka itu kita desak DPP PKS untuk membuat pernyataan yang konkret dan tertulis dalam hal hak angket tersebut. Malamnya diikuti oleh puluhan anggota DPR lain dari berbagai fraksi partai lain,” sambungnya.

Sementara itu, A. Wakil Kamal menyoroti kondisi penegakan hukum dan tata kelola kekuasaan di Indonesia. Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perjalanan pemerintahan sejak era Presiden Joko Widodo hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Surplus kebobrokan negara hari ini tengah berlangsung dari 12 tahun lalu sejak era Jokowi dan dua tahun pemerintahan Prabowo hari ini. Bopeng kekuasaan semakin melebar. Ini juga otokritik buat kita semua, karena aktivis hingga tokoh-tokoh semakin mudah diiming-imingi. Sehingga hilang daya kritis terhadap kekuasaan,” tutur Wakil Kamal.

Ia juga mempertanyakan persoalan fasilitas negara yang berkaitan dengan Gibran. Menurutnya, hal itu perlu dilihat dalam konteks penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan dan kepastian hukum.

“Padahal putusan MK dan MA jelas secara tegas menyebut tidak menemukan dan membatalkan Suket penyetaraan tersebut. Artinya, jika fasilitas negara masih dinikmati oleh Gibran dalam rangka pensiun, berarti tidak menghormati MK dan MA yang telah mengeluarkan amar putusan,” tegasnya.

Di sisi lain, Rorano S. Abubakar menilai polemik Suket Penyetaraan mencerminkan adanya persoalan dalam sistem administrasi penyelenggaraan negara. Akademisi dan praktisi hukum tata negara itu meminta agar persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi lembaga penyelenggara pemilu.

“Ada problem dalam bernegara. Kekacauan administrasi ini pun harus jadi evaluasi bagi penyelenggara Pemilihan Umum ke depannya, sehingga kejadian tersebut tidak terulang,” kata Rorano.

Pegiat Hukum dan Politik La Ode Noval turut mengkritisi anggapan bahwa berakhirnya jabatan politik seseorang otomatis menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengannya.

“Presiden itu dapat diberhentikan, bukan berhenti sendiri. Dengan peristiwa ini, seolah analogi kita dibuat terbalik, bahwa karena Wapres mundur, lalu permasalahan hukumnya selesai,” ujar La Ode.

Diskusi berlangsung dengan membahas hubungan antara kekuasaan, konstitusi, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban pejabat publik. Para narasumber menilai persoalan administrasi maupun dugaan pelanggaran hukum tetap perlu ditempatkan dalam mekanisme penyelesaian yang berlaku.

Menutup diskusi, Fauzan Ohorella menegaskan bahwa forum tersebut digelar agar polemik Suket Penyetaraan tidak berhenti hanya karena adanya perubahan atau pengunduran diri dari jabatan politik.

Menurut Fauzan, FRB ingin mendorong agar persoalan tersebut tetap mendapatkan perhatian publik, terutama terkait transparansi proses administrasi dan tindak lanjut hukumnya.

“Mengapa diskusi dengan tema ini masih kita buat? Karena kami menganggap bahwa instrumen kekuasaan dipusatkan secara paksa untuk melanggengkan Gibran. Sehingga hari ini, kita juga menyeret paksa Suket Penyetaraan ini ke ranah hukum agar ada rasa keadilan, transparansi, dan akuntabilitas kepada publik soal bagaimana proses hukum terhadap Suket Penyetaraan tersebut,” pungkas Fauzan.

Melalui diskusi tersebut, FRB menyatakan akan terus mengawal polemik Suket Penyetaraan melalui kajian hukum, ruang demokrasi, dan kontrol masyarakat sipil. FRB berpandangan, berakhirnya jabatan politik seseorang tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai persoalan administrasi dan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇

xbanner 970x250

banner 970x250