Bawaslu DKI Jakarta Jelaskan Adanya Ketidaksesuaian Proses Coklit, Berikut Temuannya!

Redaksi Jakarta – Sitti Rakhma Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjelaskan dalam melakukan upaya memitigasi kerawanan dan potensi pelanggaran prosedur Coklit.

Bawaslu DKI Jakarta telah melakukan pencegahan sejak dini, baik melalui sosialisasi dan edukasi kepada pemilih, koordinasi dan kerjasama dengan KPU dan stakeholder kepemiluan, pelibatan pengawasan partisipatif serta publikasi.

“Berdasarkan hasil pengawasan Coklit, Bawaslu DKI Jakarta menemukan beberapa permasalahan, yakni adanya kesulitan Coklit secara door to door di area rawan di mana Pantarlih kesulitan memasuki sebagian besar apartemen, sehingga coklit tidak dilakukan secara door to door, melainkan di suatu tempat yang disediakan oleh pengelola apartemen,” ucap Rahma melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/3/2023).

Menurutnya, banyak yang enggan untuk ditempel stiker, banyaknya warga yang datang dan pergi dalam kurun waktu yang singkat dan dapat menimbulkan potensi warga tidak tercatat.

“Hal ini juga hampir sama di kawasan hunian perumahan elit. Terhadap hal ini, Panwaslu Kelurahan mengimbau agar Coklit dilakukan sesuai prosedur dengan didampingi petugas keamanan apartemen,” jelas dia.

Kemudian adanya Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih serta Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara.

Selain itu, kendala yang lain juga berada di Kabupaten Kepulauan Seribu, yakni adanya warga yang seharusnya di Kelurahan Pulau Kelapa namun warganya ada di Pulau Harapan, dan ada Pantarlih yang berhenti tiba-tiba tanpa memberitahukan PPSnya terlebih dahulu.

Dari hasil pengawasan melekat yang dilakukan Bawaslu DKI Jakarta terhadap 26 item ketidaksesuaian prosedur, terjadi 1.538 ketidaksesuaian prosedur dalam pencocokan dan penelitian (Coklit).