REDAKSI JAKARTA, Kamis (29/1/2026) — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis hari ini menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Budi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang terjadi pada 2018.
Majelis menyatakan kewenangan penuntutan dalam perkara tersebut telah gugur demi hukum seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sejak 2 Januari 2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hakim menyatakan jaksa tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan penuntutan karena perkara telah melampaui batas waktu kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Majelis hakim menilai tindak pidana yang didakwakan kepada Budi memiliki ancaman pidana maksimal tiga tahun, sementara peristiwa hukumnya terjadi pada 2018.
Dengan demikian, penuntutan dinyatakan gugur demi hukum dan tidak dapat diterima oleh pengadilan.
Kuasa hukum terdakwa, Faomasi Laia, menyatakan putusan tersebut mencerminkan penerapan KUHP baru yang konsisten dan berkeadilan.
Menurutnya, majelis hakim telah menempatkan asas kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara sebagai dasar utama dalam memutus perkara.
Atas putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan pemulihan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Dengan putusan ini, perkara Nomor 1295-B/2025/PN/JKT.UT dinyatakan selesai.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan belum memberikan pernyataan resmi terkait putusan majelis hakim tersebut.
Tidak ada komentar