Cerita Telepon dari “Bapak” kepada Purbaya

Penulis : Muhammad Sabana 

REDAKSIJAKARTA.COM | JAKARTA — Pagi 14 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa mengenakan batik biru bermotif bunga dengan ornamen putih. Ia duduk di ruang rapat Komite VI DPD RI di kompleks parlemen Senayan.

Sekitar pukul sepuluh, rapat gabungan dimulai. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Purbaya menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia masih terjaga. Ekonomi domestik yang solid, katanya, ikut menjaga kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan menjadi salah satu rapat terakhirnya sebagai Menteri Keuangan. Rapat berlangsung hingga sekitar pukul tiga sore.

Di sela-selanya, wartawan Kompas.com yang meliput sempat mendekat, dan di situlah mereka menyaksikan sesuatu yang baru terbaca maknanya beberapa jam kemudian.

Telepon Purbaya berdering. Ia keluar ruangan dan kemudian mengangkatnya, lalu menyapa penelepon dengan sebutan “Bapak”. “Halo Pak. Iya, siap-siap. Saya masih di DPD, Pak,” katanya.

Percakapan itu pendek, Purbaya kemudian menutup telepon. Kepada seseorang di ujung sambungan yang tidak terlihat itu, ia membungkukkan badan beberapa kali. Tak lama kemudian ia meninggalkan Gedung DPD.

Pada saat yang hampir bersamaan, di Istana Negara, Suahasil Nazara berdiri di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan. Purbaya menjabat satu tahun dan enam hari.

Ia dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati, yang sebelas tahun bertahan di kursi itu dan melewati tiga presiden.

Yang membuat hari itu terasa lebih aneh dari sekadar reshuffle biasa adalah apa yang terjadi empat hari sebelumnya.

Pada 10 September, Purbaya melakukan perombakan terbesar di Kementerian Keuangan sepanjang masa jabatannya, sekitar lima puluh pejabat pimpinan tinggi dan tiga ratus lima puluh pejabat administrasi dirotasi sekaligus, lengkap dengan perubahan pada jabatan fungsional, organisasi nonstruktural, dan badan layanan umum.

Purbaya menyebutnya sebagai penyegaran organisasi, penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Empat hari kemudian ia sendiri tidak lagi berwenang atas siapa pun dari mereka.

Di forum pelantikan pejabat itu pula, tanpa tahu bahwa ia sedang menyusun ringkasan masa jabatannya sendiri, Purbaya memaparkan angka-angka.

Penerimaan pajak sampai Juli 2026 mencapai Rp1.224,3 triliun, tumbuh 23,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Belanja negara Rp1.969,6 triliun, tumbuh 18,62 persen.

Defisit tertahan di Rp235,6 triliun, atau 0,91 persen terhadap produk domestik bruto, jauh di bawah pagu 2,85 persen dan lebih jauh lagi di bawah batas aman tiga persen.

Sambil tersenyum, Purbaya bahkan mengaku sedikit khawatir justru karena angka itu terlalu bagus, kalau kementerian dan lembaga tahu defisit baru 0,91 persen, katanya setengah bergurau, sebentar lagi akan datang pengajuan anggaran belanja tambahan besar-besaran.

Purbaya saat menerima telepon dari yang ia sebut “Bapak” di sela rapat dengan DPD RI, 14 September 2026.

Lalu ia mengucapkan kalimat yang menjadi tanda tangan kebijakannya, dan yang belakangan menjadi kunci untuk memahami mengapa ia tidak bertahan. Semua capaian itu, katanya, diraih tanpa menaikkan tarif pajak dan tanpa memperkenalkan jenis pajak baru.

Kepada Sekretaris Jenderal ia meminta agar pesan itu diteruskan ke seluruh jajaran dengan tidak ada pajak baru, dan belum ada rencana kenaikan tarif.

Sehari sebelum dicopot, ketika ditanya wartawan soal wacana penurunan PPN yang sedang ramai di Jepang, ia mengulang posisi yang sama dengan lebih ringkas. “Naik nggak, turun nggak, kita tetap.”

Respons Pasar Terhadap Pergantian Menkeu

Sejumlah pemberitaan setelah pergantian menteri mengesankan bahwa pasar menyambut Suahasil Nazara. Anggapan itu perlu dilihat lebih hati-hati, karena IHSG pada 14 September ditutup melemah 0,10 persen atau 6,68 poin ke level 6.534,69. Jadi, secara keseluruhan, indeks tidak naik.

Ketika kabar bahwa sejumlah menteri dipanggil ke Istana mulai beredar, IHSG jatuh hingga sekitar 6.371, terkoreksi lebih dari dua persen dalam beberapa jam. Setelah nama Suahasil Nazara muncul sebagai calon pengganti Purbaya, indeks berbalik arah dan memangkas hampir seluruh kerugian. Sekitar pukul 15.49 WIB, IHSG sempat berada di 6.541,33 sebelum akhirnya ditutup tipis di zona merah.

Data di bawah permukaan memperjelas duduk perkaranya. Tekanan jual tetap dominan sepanjang hari, dengan 455 saham melemah berbanding 229 yang menguat.

Tetapi indeks LQ45 justru ditutup naik 1,43 persen ke 659,04, dan saham perbankan besar kompak menghijau: BBRI memimpin dengan kenaikan 3,98 persen, disusul BBCA 2,77 persen dan BMRI 1,83 persen. Uang mengalir masuk persis ke sektor yang paling sensitif terhadap arah kebijakan fiskal, likuiditas, dan belanja pemerintah.

Head of Research RHB Sekuritas Indonesia, Andrey Wijaya, menilai pengangkatan Suahasil memberi kesinambungan kelembagaan, sebab pemahamannya atas APBN, perpajakan, subsidi, dan program-program prioritas menghadirkan kepastian arah.

Tim Analis Phintraco Sekuritas menyebut pergantian ini diharapkan lebih menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal sehingga defisit tetap aman di bawah tiga persen.

Kosakata yang dipakai keduanya nyaris identik, yaitu kesinambungan, kepastian, disiplin dan tidak satu pun berbicara tentang perbaikan.

Tiga Cerita Untuk Satu Pergantian

Setelah Purbaya dicopot, penjelasan bermunculan dari beberapa arah. Dari lapis politik, Ray Rangkuti menyebut beredarnya kabar bahwa Prabowo jengkel kepada Purbaya, dan mengaitkannya dengan ketegangan antara Purbaya dan Badan Pengelola Investasi Danantara menyangkut dana Rp128 triliun.

Ada ketegangan antara Danantara dan Purbaya, katanya, kabar itu sampai ke telinga Prabowo, dan Prabowo akhirnya memutuskan melakukan reshuffle. Ray sendiri berhati-hati dan tidak menyatakan informasi itu sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi.

Dari kubu istana, Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad memberikan penjelasan berbeda. Ia menyebut konsolidasi di Kementerian Keuangan belum optimal.

Pandangan para pejabat eselon satu dan eselon dua terhadap berbagai pernyataan menteri, katanya, kadang sulit diterjemahkan. Kalimat itu terdengar birokratis dan normatif, tetapi maknanya sederhana dengan menjelaskan kalau komunikasi antara menteri dan aparat di bawahnya tidak berjalan baik.

Sebelum pencopotan Purbaya, podcast Tempo “Jelasin Dong” lewat episode berjudul “Ugal-Ugalan Menambal Defisit Anggaran”.

Diskusinya tidak membicarakan siapa yang jatuh, melainkan mengapa kursi Menkeu itu panas sejak awal.

Mereka membedah mekanisme tambal-sulam fiskal, termasuk peran Penyertaan Modal Negara sebagai instrumen yang dipakai pemerintah menutup lubang anggaran.

Dari lapisan lain, di panggung Indonesia Lawyers Club, Bupati Lahat yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi berbicara dalam segmen bertema “Anggaran Dipangkas, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Memanas”.

Ia membawa perkara ini ke hal-hal yang tidak pernah muncul dalam paparan APBN KiTa dengan transfer ke daerah yang dipangkas, pembangunan yang mandek, puluhan jembatan rusak yang belum juga dibangun ulang.

Keluhannya terhadap Menteri Keuangan bukan soal arah kebijakan melainkan soal jarak — Menkeu digambarkan seolah berada di langit ketujuh, susah ditemui, dan karena itu menurutnya perlu segera diganti.

Tiga perspektif tersebut berasal dari tempat yang berbeda, yaitu politik, teknokrasi, dan daerah.

Tetapi semuanya menunjukkan satu persoalan yang sama dimana Purbaya menghadapi masalah bukan hanya karena kebijakannya, melainkan juga karena cara ia menjalankan kekuasaan di dalam birokrasi dan berhubungan dengan kekuatan lain di luar kementeriannya.

Dari Bea Cukai Sampai Danantara

Untuk memahami simpul itu, perlu ditarik mundur beberapa bulan. Sejak Januari 2026, Purbaya menjalankan sesuatu yang ia sebut sendiri sebagai shock therapy terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ia mengganti seluruh pejabat di sekeliling Direktur Jenderal, merotasi sekitar tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat orang, dan mencopot kepala kantor wilayah serta kepala kantor pelabuhan di lima gerbang logistik utama: Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, dan Sumatera Utara.

Sebagian di antara mereka dirumahkan. Kalau hanya bicara, katanya waktu itu, tidak akan ada yang bergerak, karena itu ia memilih memberi kejutan yang besar.

Belakangan ia mengungkapkan bahwa tekanan itu tidak sepenuhnya datang darinya sendiri, karena Presiden sempat mewacanakan pembubaran Bea Cukai bila dalam setahun tidak ada perbaikan, dengan fungsi pengawasan dialihkan ke lembaga inspeksi internasional SGS.

Lima pelabuhan tersebut bukan titik biasa dalam sistem perdagangan Indonesia. Di sana bertemu kepentingan importir, aparat, perusahaan, dan pemodal. Karena itu, perubahan pejabat pada titik-titik tersebut memiliki konsekuensi lebih besar daripada sekadar rotasi birokrasi.

Beberapa bulan kemudian, persoalan lain muncul. Kementerian Keuangan menghitung kebutuhan cadangan fiskal dan menagih sekitar Rp120 triliun dari Danantara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Beberapa hari sebelum pergantian menteri, Purbaya mengungkap bahwa tagihan tersebut ditolak. Pihak Danantara mempertanyakan kewajiban itu dan menyatakan tidak mengetahui adanya beban Rp120 triliun.

Purbaya kemudian menjelaskan asal-usul angka tersebut. Menurut keterangannya, angka itu bukan keputusan sepihak Kementerian Keuangan.

Nilainya berasal dari janji pimpinan Danantara kepada Presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi perintah eksekutif.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar daripada hanya perselisihan dua lembaga.

Jika kewajiban fiskal sebesar Rp120 triliun muncul dari komitmen pimpinan sebuah lembaga kepada Presiden lalu harus diterjemahkan menjadi kewajiban penerimaan negara, pertanyaannya bukan hanya siapa yang harus membayar.

Pertanyaannya adalah apa dasar hukumnya, bagaimana mekanismenya, dan siapa yang bertanggung jawab ketika lembaga negara berbeda pendapat mengenai kewajiban tersebut?

Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya tentu berada pada posisi untuk menanyakan hal itu.

Tetapi pertanyaan semacam itu juga berarti menyentuh hubungan antara Kementerian Keuangan dan lembaga yang mengelola aset negara dalam jumlah sangat besar. Di sinilah konflik kepentingan kelembagaan mulai terlihat.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memetakan rangkaian persoalannya dengan lebih lengkap dan lebih kritis.

Koordinasi internal Kemenkeu, katanya, bermasalah sejak awal, terutama antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak menyangkut pergantian pejabat eselon dua.

Lalu ada kebijakan penahanan restitusi pajak yang semula ditujukan untuk sektor sumber daya alam tapi ternyata berlaku di semua sektor, yang membuat banyak pelaku usaha tidak senang dan memicu perbedaan pendapat dengan Direktur Jenderal Pajak. Baru setelah itu datang protes keras Danantara soal setoran dividen.

Bhima juga menilai gaya komunikasi Purbaya makin lama makin buruk dan terlalu percaya diri.

Politik Ekonomi Dalam Pencopotan Purbaya

Godaan terbesar dalam membaca peristiwa 14 September adalah memilih salah satu dari dua cerita yang sama-sama nyaman. Cerita pertama adalah seorang reformis pemberani dijegal oleh jaringan yang merasa terusik.

Kemudian cerita kedua adalah seorang menteri berisik yang gaduh dan sulit diajak bekerja sama akhirnya diganti oleh teknokrat yang lebih tenang.

Keduanya enak dibaca, keduanya bisa dipertahankan dengan bukti yang tersedia, dan keduanya adalah cara untuk berhenti berpikir lebih jauh.

Persoalannya, cerita kedua bertabrakan dengan fakta yang paling dasar. Defisit per Juli 0,91 persen terhadap PDB. Penerimaan pajak tumbuh 23,7 persen dan semuanya dicapai tanpa satu tarif pun dinaikkan dan tanpa satu jenis pajak baru diperkenalkan.

Kalau capaian seperti itu disebut kegagalan, kita memerlukan kamus yang baru. Maka pertanyaan yang layak diajukan bukanlah mengapa Purbaya gagal, melainkan mengapa keberhasilan dengan metode seperti itu ternyata tidak dikehendaki.

Jawabannya mungkin ada pada tiga hal yang Purbaya kerjakan sekaligus, dan ketiganya membebani pihak yang sama. Yang pertama menyangkut cara ia menagih uang.

Ketegangan dengan Danantara sering diberitakan seolah perselisihan administratif antara dua lembaga yang berebut kewenangan. Padahal yang dipersoalkan Purbaya bukanlah berapa besar setoran itu, melainkan atas dasar apa ia lahir.

Bila kewajiban fiskal sebesar seratus dua puluh triliun rupiah bisa muncul dari sebuah janji lisan pimpinan lembaga kepada Presiden, lalu diterjemahkan menjadi perintah eksekutif — bukan dari undang-undang, bukan dari mekanisme APBN yang dibahas bersama parlemen — maka yang bermasalah sesungguhnya bukan Purbaya dan bukan pula Danantara.

Yang bermasalah adalah arsitektur yang membuat sistemnya, karena dalam posisi itu Purbaya sebetulnya sedang menjalankan fungsi paling klasik seorang bendahara negara.

Purbaya melakukannya terhadap lembaga yang mengelola aset negara dalam skala terbesar sepanjang sejarah republik, namun dengan tingkat keterbukaan yang jauh di bawah kementerian mana pun. Di sini, Purbaya berakhir dengan satu panggilan telepon pada pukul tiga sore.

Yang kedua menyangkut Bea Cukai, dan di sini kita perlu berhati-hati agar tidak memuliakan sesuatu yang belum tentu mulia. Perombakan Purbaya sangat mungkin kasar, personal, dan sebagian bermotif kekuasaan internal.

Kritik Bhima soal koordinasi yang berantakan justru berakar pada cara pergantian eselon dua itu dilakukan, dan itu kritik yang sah. Tetapi skalanya tetap perlu dilihat apa adanya.

Mengganti seluruh pejabat di sekeliling Direktur Jenderal, mencopot kepala kantor pelabuhan di lima gerbang logistik terbesar secara serentak, merumahkan sebagian dari mereka, lalu enam bulan kemudian merotasi empat ratus pejabat dalam satu hari — itu bukan rotasi administratif. Itu operasi terhadap simpul-simpul rente yang paling padat di negeri ini.

Kita tidak punya bukti bahwa perombakan 10 September dan pencopotan 14 September berhubungan sebagai sebab dan akibat, dan kejujuran menuntut hal itu dinyatakan terang-terangan.

Tetapi kita juga tidak wajib berpura-pura bahwa urutan kejadiannya tidak mengatakan apa-apa. Dalam politik, waktu adalah bentuk argumen tersendiri.

Yang ketiga, dan ini yang paling jarang dibicarakan, menyangkut pajak. Purbaya mewarisi persoalan struktural yang tidak ia ciptakan, dengan belanja tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, proyeksi defisit akhir tahun melebar ke Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB dari target awal Rp689,1 triliun, utang pemerintah per Juni menembus Rp10.293,69 triliun atau 41,26 persen PDB, dan ada tambahan belanja Rp132 triliun yang harus dipenuhi untuk kewajiban, subsidi, serta kompensasi.

Dalam situasi seperti itu jalan termudah bagi seorang menteri keuangan selalu sama dan selalu tersedia, yaitu dengan naikkan tarif, ciptakan objek pajak baru, perluas basis secara paksa. Cepat, terukur, dan bisa dipresentasikan dengan grafik yang meyakinkan di rapat kabinet.

Purbaya menolak menempuhnya. Bukan menaikkan, katanya, tetapi membersihkan cara beroperasi mengumpulkan pajak. Pilihan itu punya konsekuensi politik yang jarang disadari publik, sebab kedua jalan membebani pihak yang sangat berbeda.

Menaikkan pajak membebani rakyat, yang tidak punya nomor telepon Istana. Menutup kebocoran membebani jaringan di dalam birokrasi dan di sekitarnya, yang punya akses ke mana-mana. Seorang menteri yang menaikkan pajak akan dicaci di media sosial dan dilindungi di dalam sistem.

Seorang menteri yang menutup kebocoran akan dipuji di media sosial dan ditinggalkan di dalam sistem. Purbaya memilih yang kedua, dan ia memang dipuji, lalu ditinggalkan.

Sampai di sini cerita ini terdengar seperti tragedi seorang pahlawan, dan di titik inilah data pasar datang untuk mencegah kita terlalu sentimental.

Sebab pencopotan Purbaya membuat pasar tidak berkabung. Indeks berhenti jatuh justru setelah nama penggantinya muncul, dan saham-saham perbankan besar naik kompak pada hari yang sama.

Kepada Istana, angka-angka itu berkata bahwa guncangan dua persen dalam hitungan jam adalah harga dari cara pergantian yang mendadak dan tanpa penjelasan.

Investor membutuhkan kebijakan yang dapat diperkirakan. Mereka membutuhkan kepastian mengenai arah fiskal, perpajakan, likuiditas, utang, dan hubungan pemerintah dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya.

Dalam beberapa bulan masa jabatannya, Purbaya mengambil sejumlah keputusan yang secara politik dan ekonomi cukup keras, dengan merombak Bea Cukai, menahan restitusi pajak yang kemudian menuai keberatan, mengambil posisi dalam pengelolaan utang proyek kereta cepat, serta berselisih terbuka dengan lembaga investasi negara.

Keluhan Bursah Zarnubi, yang datang dari dunia yang sama sekali berbeda dari ruang dealing room, sebenarnya menunjuk penyakit yang sama. Bursah tidak mempersoalkan arah kebijakan Purbaya.

Ia mempersoalkan jarak transfer ke daerah dipangkas, jembatan rusak tak kunjung dibangun, dan menteri yang memutuskan semua itu susah ditemui. Di sinilah tragedi yang sesungguhnya terletak. Purbaya cukup berani untuk berhadapan dengan Danantara, tetapi tidak cukup sabar untuk membangun sekutu.

Ia mengguncang Bea Cukai tanpa menjelaskan kepada para bupati mengapa transfer mereka menyusut. Ia benar secara teknis dan sendirian secara politik, dan seorang reformis yang sendirian pada akhirnya bukan reformis.

Podcast Tempo memberi bingkai paling tepat untuk seluruh perkara ini tanpa perlu menyebut satu nama pun. Negara sedang menambal defisit secara ugal-ugalan. Penyertaan modal, setoran dividen, penarikan cadangan dari lembaga investasi, restrukturisasi utang bertenor delapan puluh tahun — semuanya adalah jawaban atas satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab secara terbuka, yaitu dari mana uang untuk membiayai program-program besar pemerintahan ini.

Selama pertanyaan itu menggantung, setiap Menteri Keuangan akan menghadapi pilihan yang persis sama, yaitu menjadi penambal yang patuh, atau menjadi penagih yang mengganggu. Sri Mulyani bertahan sebelas tahun sebagai yang pertama. Purbaya bertahan satu tahun karena mencoba menjadi yang kedua.

Suahasil Nazara kini menerima tugas yang dirumuskan dengan sangat hati-hati oleh Istana dengan isyarat APBN harus kredibel.

Kata “kredibel” punya keunggulan langka karena ia melayani dua tuan sekaligus. Bagi pasar, ia berarti disiplin. Bagi kekuasaan, ia berarti tidak menimbulkan kegaduhan. Makna mana yang akan berlaku, kita akan tahu dalam beberapa bulan.

Yang jelas, apa yang tersingkap pada 14 September bukanlah watak seorang Purbaya, melainkan watak sistem yang menampungnya. Sebuah sistem di mana kewajiban fiskal ratusan triliun bisa lahir dari percakapan alih-alih undang-undang. Di mana seorang menteri bisa merombak empat ratus pejabat pada hari Kamis dan kehilangan wewenang pada hari Senin.

Di mana alasan pemberhentian bendahara negara tidak pernah disampaikan secara resmi kepada publik yang uangnya ia kelola.

Di mana kabar pergantian satu orang sanggup menggerakkan indeks dua persen dalam hitungan jam, yang sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa kebijakan fiskal negeri ini masih bergantung pada siapa, bukan pada apa.

Presiden berhak mengganti menterinya, dan tidak seorang pun mempersoalkan hal itu secara hukum. Tetapi cara ia diganti — sebuah telepon dari “Bapak” di sela rapat dengan DPD, badan yang membungkuk beberapa kali kepada suara di ujung sana, lalu keheningan resmi yang berlanjut sampai hari ini — memberi tahu kita di mana kedaulatan fiskal.