Christina Aryani Dorong Upaya Perbaikan Tata Kelola Keamanan Laut

Redaksi Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung sekaligus mendorong adanya upaya perbaikan tata kelola keamanan laut di Indonesia. Mengingat, saat ini banyak tantangan yang terjadi.

“Kami di DPR tentu sangat mendukung perbaikan tata kelola keamanan laut kita. Setelah melihat banyak dinamika dan evaluasi serta betapa strategis-nya Indonesia harus menjaga keamanan lautnya,” kata Christina, Rabu (5/7/2023).

Baca Juga

Gandeng Pelaku UMKM di Kota Depok, Dosen dan Mahasiswa Magister PIPS Sekolah Pascasarjana Uhamka Gelar Pengabdian Masyarakat

13 Jan 2024

Menurut dia, upaya tersebut bisa dilakukan melalui pembentukan legislasi setelah adanya evaluasi menyeluruh implementasi PP Nomor 13 tahun 2022. Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH).

Hal ini juga termasuk mendorong segera diselesaikannya draf Perpres Kebijakan Nasional KKPH. Ia menjelaskan adanya Peraturan Pemerintah dan Perpres menyangkut keamanan laut menjadi langkah awal masuk ke fase koordinasi.

Sekaligus, ucap dia, evaluasi untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan kemungkinan peningkatan ke dalam bangunan kebijakan. Termasuk pelembagaan yang lebih permanen.

Baca Juga

Kuliah Lapangan UNKRIS Kupas Peran Strategis Jaksa Pengacara Negara Berbasis Surat Kuasa

25 Nov 2025

“Maka pintu masuk awal bisa melalui evaluasi PP dan Perpres untuk selanjutnya merumuskan regulasi yang baru, termasuk memberi masukan bagi draf Perpres Kebijakan Nasional KKPH. Dari inisiatif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait tentu masukan-masukan tersebut akan jadi materi juga bagi DPR RI,” ujarnya.

Lebih lanjut, sambung Christina, kompleksitas masalah keamanan laut di Indonesia sangat mustahil diserahkan urusannya kepada satu lembaga saja. Meski demikian adanya banyak instansi juga membuat kewalahan karena adanya tumpang tindih kewenangan dan fungsi.

“Maka upaya perampingan tentu harus dipikirkan tetapi tidak juga tunggal karena wilayah perairan kita yang sangat luas. Kerumitan yang sama juga dialami berbagai negara lain, kita bisa belajar dari pengalaman mereka sembari tetap berupaya mencari formula terbaik bagaimana tata kelola keamanan laut bisa dilakukan lebih optimal,” katanya.(red)