Danantara Ditengah Kontroversi yang Menyertai

Oleh: Indra Prabhata, S.E., M.A
Sekretaris Jenderal Asosiasi Insan Manajemen Nasional

REDAKSI JAKARTA – Senin, 24 Februari 2025 bertempat di halaman Istana Presiden Prabowo resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Entitas bisnis yang diberi tanggung jawab oleh negara sebagai pengelola Investasi nasional bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sebagai entitas bisnis. Danantara diklaim bukan sekedar pengelola dana investasi, melainkan sebuah terobosan dalam pengelolaan aset yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola Investasi melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” demikian dikatakan Presiden Prabowo dalam pidatonya sesaat setelah peluncuran.

Sebagaimana lazimnya setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti menuai pro & kontra, begitu juga dengan Danantara. Saat rencana pemerintah merilis Danantara diumumkan Presiden Prabowo dalam forum internasional World Government Summit 2025 di Dibai, Uni Emirat Arab, publik langsung memberikan respon yang beragam. Pro & kontra lengkap dengan segala kontroversi yang coba dibangun publik.

Deretan Kontroversi Danantara

Tidak berbeda dengan kebijakan yang sudah diputuskan sebelumnya oleh pemerintah, kehadiran Danantara juga disambut pro & kontra. Dukungan kepada lembaga Danantara mengalir sama deras dengan kritikan dibumbui pesimisme berlatar politis.

Setidaknya publik mencatat 2 hal kontroversi pada Danantara. Kontroversi pertama terkait sosok atau figur yang berada di belakang Danantara. Kontroversi kedua, terkait kewenangan pengelolaan aset Danantara.

Danantara langsung menuai kontroversi ketika sosok Joko Widodo, Presiden ke-7 RI disebut sebagai Pengawas Danantara. Sosok lain dalam Danantara yang menuai kontroversi berikutnya adalah Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) mendampingi Rosan Roslani yang didapuk sebagai CEO Danantara. Pandu Sjahrir menjadi kontroversi karena kerap disebut keponakan Luhut Binsar Panjaitan, mantan Menko Marves era Presiden Jokowi.

Sisi lain kontroversi Danantara terkait kewenangan dan operasional diantaranya.

1. Dana Efisiensi Dialihkan ke Danantara

Presiden Prabowo menargetkan efisiensi anggaran lembaga dan badan mencapai 44 miliar dolar AS atau setara 750 triliun. Sebagian dari dana tersebut digunakan untuk realisasi program makan bergizi gratis (MBG) sebagian lain di investasikan ke Danantara.

2. Pertanggungjawaban Hukum Danantara

Amandemen Undang Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 3Y mengatur Menteri BUMN, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana dan Pegawai Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian bila tidak dapat membuktikan empat poin.

3. Mantan Presiden dan Pimpinan Ormas Keagamaan Menjadi Pengawas Danantara

Pada saat berbicara di forum HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Presiden Prabowo sempat melontarkan niatnya mengajak mantan Presiden dan pimpinan Ormas Keagamaan untuk ikut mengawasi Danantara.

4. Danantara Disebut Tidak Bisa Diperiksa KPK dan BPK

Hal ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redja Alam.

Kata Piter Danantara tidak bisa diaudit KPK & BPK karena Danantara mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Landasan Hukum BPI Danantara

Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) resmi dibentuk setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rapat Paripurna DPR (4/2/2025).

Masalahnya Undangan Undang ini menyisakan masalah diantaranya Pasal 3Y dimana disebutkan Menteri BUMN, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana dan Pegawai Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian.

Harapan Besar Dibalik Kontroversi Danantara

Badan Pengelola Investasi Danantara merupakan entitas bisnis yang mencerminkan konsolidasi kekuatan ekonomi Indonesia. Titik tumpu Danantara terletak pada kewenangannya mengelola aset 7 BUMN yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI dan BNI dari sektor Keuangan, Pertama, PLN sektor energi, Telkom dan MindID sektor telekomunikasi dan tambang. Ketujuh perusahaan plat merah ini dikenal memiliki aset sangat besar.

Belajar dari Temasek Singapura, Danantara mengemban tugas negara yang tidak ringan. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang bermuara pada kemakmuran rakyat.

Ditengah kontroversi yang menyertai Danantara, seperti ada yang luput dari perhatian publik dalam melihat postur dan anatomi Danantara.

Sebagai lembaga yang mengelola investasi sisi lain BPI Danantara yang mungkin tidak mendapat perhatian publik adalah kemampuannya mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri.

Setelah merdeka dari Belanda negara ini mewarisi hutang kolonial sebesar 4,3 miliar dolar AS yang kemudian dilanjutkan dengan hutang Orde Baru untuk modal pembangunan diantaranya dari Bank Dunia dan IMF. AS dan sekutunya seperti berlomba lomba memberikan hutang kepada Indonesia karena mereka butuh Indonesia sebagai pasar dan menciptakan ketergantungan.

Melalui Danantara, Presiden Prabowo ingin mengakhiri ketergantungan Indonesia kepada utang luar negeri dengan mengoptimalkan sumber pendanaan dalam negeri.

Sebagai warga negara kewajiban kita mendukung penuh cita-cita pemimpin negara membangun konstruksi ekonomi secara berdikari dengan memilih jalan kemandirian. Oleh sebab itu, rasanya tidak berlebihan jika disebutkan kita harus menerima kehadiran Danantara dengan semua selimut kontroversi nya.

Harus diakui sebagai produk Kebijakan, Danantara lahir sebagai raksasa entitas ekonomi yang badannya tambal sulam. Masalah pertanggungjawaban hukum semua orang yang berada dibalik Danantara menjadi ujian tersendiri bagi keberlangsungan tranparansi dan profesionalisme pengelola Danantara.

Dipundak Rosan Roslani dan Pandu Sjahrir yang juga putra ekonomi Sjahrir kita percayakan kapal besar BPI Danantara mengarungi samudera ekonomi dan politik Indonesia dengan segala intriknya.