FIM Dorong Asta Cita Berbasis Kepastian Hukum untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
REDAKSIJAKARTA.COM | JAKARTA — Front Indonesia Maju (FIM) menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi 81 Tahun Indonesia Merdeka: Implementasi Asta Cita Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045” di Malam Minggu Cafe, Jalan Garuda, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Diskusi tersebut membahas sejumlah agenda strategis pembangunan nasional, termasuk penguatan sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, investasi, reformasi hukum, hingga penguatan persatuan masyarakat.
Hadir dalam forum tersebut Sekretaris Jenderal Persaudaraan Timur Indonesia Raya (PETIR), Nefton Alfarez Kapitan, S.H., M.H., serta Ketua Yayasan Tarumanagara, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. Diskusi dipandu Fatiha Rengirit Sether.
Prof. Ariawan Gunadi mengatakan, perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan perhatian serius terhadap kualitas sumber daya manusia.
@redaksi.jakarta
Perubahan teknologi dan dinamika dunia kerja, menurutnya, menuntut generasi muda memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.
Penguatan pendidikan, terutama di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika, dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
Selain SDM, kepastian hukum juga menjadi perhatian dalam diskusi. Prof. Ariawan menilai iklim investasi membutuhkan regulasi yang jelas serta jaminan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan rasa aman bagi pelaku usaha.
“Investor membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum agar memiliki kepercayaan untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam pembahasan.
Sementara itu, Nefton Alfarez Kapitan menyoroti tantangan pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Menurutnya, program pembangunan harus disertai kesiapan sumber daya manusia serta sistem tata kelola yang mampu memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.
Ia menilai reformasi hukum dan penegakan hukum harus menjadi bagian penting dalam implementasi Asta Cita.
Kepastian hukum dinilai memiliki hubungan erat dengan investasi, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Koordinator Nasional FIM, Salim Wehfany, mengatakan generasi muda memiliki harapan besar agar agenda pembangunan pemerintah berjalan dengan berpedoman pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Kami mendukung program pemerintah dengan tetap mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, sepanjang program tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Salim.
Dalam diskusi, FIM juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
FIM mendorong setiap dugaan persoalan atau penyimpangan dalam program tersebut ditangani melalui mekanisme hukum dan tata kelola yang transparan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, lanjut FIM, perlu terus diperkuat agar bantuan dan manfaat program benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
FIM juga meminta aparat penegak hukum bekerja secara maksimal dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, keadilan, dan asas kemanusiaan.
Di sisi lain, FIM mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah juga dinilai memiliki peran penting dalam mencegah berkembangnya rasisme dan diskriminasi berdasarkan suku, ras, maupun agama.
Khusus kepada generasi muda, FIM mengimbau agar media sosial tidak dijadikan ruang untuk menyebarkan provokasi maupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi di media sosial yang berisi fitnah terhadap pemerintahan Prabowo. Kami yakin dan percaya Bapak Prabowo ingin memberikan yang terbaik bagi negara ini,” ujar Salim.
Menurut FIM, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik diharapkan disampaikan secara konstruktif dan berdasarkan fakta sehingga tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Diskusi publik tersebut menjadi bagian dari refleksi 81 tahun perjalanan kemerdekaan Indonesia. FIM menilai pencapaian Indonesia Emas 2045 membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil dan generasi muda.
Kepastian hukum, pemerataan pembangunan, penegakan hukum yang berkeadilan, peningkatan kualitas SDM serta kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dinilai menjadi sejumlah fondasi penting untuk membawa Indonesia menuju visi pembangunan 2045.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar