FPIR Siap Kawal Kapolri Suyudi, Dorong Polri Perkuat Representasi Sipil dan Kawal Program Prabowo-Gibran
REDAKSIJAKARTA.COM | JAKARTA — Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menyatakan kesiapan untuk ikut mengawal kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, khususnya dalam penguatan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, demokrasi, serta pengawalan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan memperoleh kenaikan pangkat menjadi Jenderal Polisi. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026.
Koordinator FPIR Fauzan Ohorella mengatakan pergantian kepemimpinan di tubuh Polri dapat menjadi momentum untuk menjaga kesinambungan reformasi pelayanan kepolisian sekaligus memperkuat hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat.
@redaksi.jakarta
Menurut Fauzan, pelayanan, pengayoman, perlindungan masyarakat, serta prinsip demokrasi perlu menjadi perhatian dalam menjalankan tugas kepolisian.
“Institusi Polri harus terus menjadi bagian dari representasi sipil dan memperkuat prinsip demokrasi. Catatan kami, di era Jenderal Listyo Sigit, Polri terus ditekankan dalam hal pelayanan, pengayoman serta perlindungan terhadap masyarakat sipil. Hal ini harus dijaga oleh Jenderal Suyudi sebagai Kapolri baru,” ujar Fauzan.
Fauzan juga mendorong agar pendekatan pelayanan yang humanis tetap dikembangkan.
Menurut dia, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga membangun rasa aman dan kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum.
FPIR Dorong Polri Kawal Program MBG
Selain aspek pelayanan dan demokrasi, FPIR meminta kepemimpinan Kapolri Suyudi memberikan perhatian terhadap pengamanan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Fauzan mengatakan pengawalan terhadap program MBG tidak hanya menyangkut kelancaran distribusi, tetapi juga aspek keamanan pangan, pengawasan terhadap mitra pelaksana, serta penanganan hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
“MBG adalah program strategis bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Jangan sampai akibat kelalaian mitra maupun lemahnya penegakan hukum menimbulkan skeptisisme dari penerima manfaat, dalam hal ini murid-murid di sekolah,” katanya.
Ia juga meminta setiap laporan mengenai dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG ditangani secara transparan dan sesuai prosedur hukum.
Menurut Fauzan, kepastian proses penanganan diperlukan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran atau unsur pidana.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat sejumlah penanganan perkara terkait gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Sejumlah perkara disebut telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Polri dan Penguatan Representasi Sipil
Lebih lanjut, Fauzan menyatakan Polri memiliki posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia mendorong agar profesionalisme, supremasi hukum, demokrasi, dan prinsip supremasi sipil tetap menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penekanan awal Kapolri Suyudi setelah dilantik. Dalam keterangan pers di Istana Negara, Suyudi menyampaikan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat.
Ia juga menyebut akan melakukan konsolidasi internal dan mengevaluasi program kepemimpinan sebelumnya, dengan melanjutkan program yang dinilai baik serta memperbaiki aspek yang masih perlu dibenahi.
Fauzan berharap komunikasi antara Polri dan masyarakat dapat terus diperkuat selama kepemimpinan Suyudi.
“Polri tidak boleh bergeser. Prinsip harus terus dijaga, bahwa Polri adalah garda untuk menjamin demokrasi dan supremasi sipil. Saya pikir, Kapolri Suyudi sangat paham terkait hal tersebut,” ujarnya.
FPIR, lanjut Fauzan, menyatakan siap menjadi bagian dari masyarakat sipil yang memberikan masukan maupun kritik secara konstruktif terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan tugas kepolisian.
“Yang kami kawal bukan hanya institusinya, tetapi juga nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Polri yang kuat adalah Polri yang profesional, dekat dengan masyarakat dan bekerja berdasarkan hukum,” pungkasnya. (Red)
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar