Menteri PKP Maruarar Sirait Percepat Pembangunan 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra

REDAKSI JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat korban bencana alam di wilayah Sumatra, 26/12/2025.

Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap.

Baca Juga

JMMP Apresiasi Mutasi Perdana Kapolri Suyudi Ario Seto, Dorong Penguatan Polri Bersama Masyarakat

05 Okt 2026

Hal tersebut disampaikan Maruarar Sirait saat menyambangi warga Kramat Jaya RW 001, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, usai kegiatan Berbagi Kasih Natal PKP di Sekretariat RW 001, Jumat (26/12/2025).

Maruarar menjelaskan, pembangunan hunian tetap saat ini telah dimulai di sejumlah wilayah di Sumatra Utara, meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, serta Kota Sibolga.

Pemerintah juga berencana menyalurkan program serupa ke Provinsi Aceh dan Sumatra Barat dalam waktu dekat.

Menurut Maruarar, percepatan pembangunan hunian tetap merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar proses pembangunan dapat dimulai sejak masa tanggap darurat bencana.

“Biasanya pada masa tanggap darurat, hunian tetap belum dibangun. Namun Presiden Prabowo menginginkan proses ini dilakukan lebih cepat agar masyarakat segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” ujar Maruarar kepada awak media.

Ia menambahkan, pembangunan hunian tetap dilakukan dengan mempertimbangkan empat aspek utama, yakni kepastian hukum lahan, keamanan dari potensi bencana lanjutan, aksesibilitas terhadap fasilitas umum, serta kelancaran jalur logistik.

Hal tersebut bertujuan agar hunian yang dibangun benar-benar mendukung keberlangsungan hidup warga secara optimal.

“Jangan sampai masyarakat yang baru saja terdampak bencana dipindahkan ke lokasi yang tidak aman. Ini harus kita pastikan sejak awal,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai unsur, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, hingga BUMN.

Koordinasi lintas sektor juga dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Sosial, serta Kementerian Keuangan.

Maruarar menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait akan hadir dan bekerja bersama untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Ia juga mengharapkan doa serta dukungan dari masyarakat agar proses pembangunan hunian tetap dapat berjalan lancar sesuai rencana.

“Pembangunan hunian tetap ini merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra. Ini adalah arahan langsung Presiden Prabowo agar bantuan diberikan secara cepat, tepat, dan tanggap guna mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana,” pungkasnya.