Jakarta, 12 Mei 2025 — Gerakan Pemuda Amanah Bangsa (GPAB) mendesak Bupati Limapuluh Kota segera mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Desakan ini disampaikan menyusul berbagai persoalan dalam proyek infrastruktur daerah yang dinilai penuh kejanggalan dan minim pengawasan.
Salah satu sorotan utama GPAB adalah proyek pembangunan Jembatan Lubuak Nago yang hingga Januari 2025 belum juga rampung, padahal seharusnya progres sudah mencapai hampir 100 persen. Keterlambatan ini dinilai sangat merugikan masyarakat karena menghambat aksesibilitas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Tak hanya itu, proyek rabat beton di Galuguah juga menuai kritik tajam. GPAB mengungkap adanya indikasi penggunaan material tidak sesuai spesifikasi serta pelaksanaan proyek yang terkesan asal-asalan. Minimnya pengawasan dari Dinas PUPR memperkuat dugaan lemahnya sistem pengendalian mutu.
Kritik lain ditujukan pada pembangunan Gedung Dinas Pendidikan yang disebut tidak mengantongi izin lingkungan. Hal ini dinilai mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dasar. Pembangunan fasilitas pemerintah seharusnya menjadi contoh kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
@redaksi.jakarta
Menurut GPAB, rentetan persoalan tersebut mencerminkan bukan hanya kegagalan teknis, tetapi juga krisis kepemimpinan di tubuh Dinas PUPR. Oleh karena itu, organisasi ini menilai pencopotan Kadis PUPR adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
GPAB juga mendesak aparat penegak hukum serta lembaga audit negara untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh proyek infrastruktur tahun anggaran 2024 di Kabupaten Limapuluh Kota. Masyarakat sipil, media, dan elemen pengawasan independen diimbau untuk terus mengawal isu ini demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar