JMMP Demo PT. ASDP Indonesia Ferry, Minta Mayjen Edmil Nurjamil di Copot dari Jabatan Komisaris

Redaksi Jakarta – Jaringan Muda Merah Putih (JMMP) melakukan aksi demonstrasi di ASDP Indonesia Ferry pada Rabu (26/10) di depan Kantor ASDP, dibilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Jaringan Muda Merah Putih (JMMP) meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberhentikan Mayjen Edmil Nurjamil dari Jabatan Komisaris di PT ASDP indonesia Ferry.

Mengingat, jenderal bintang 2 TNI AD tersebut juga masih mengemban tugas sebagai deputi II BIN bidang Intelijen Dalam Negeri. “Saya meminta kepada Panglima TNI untuk mencopot Edmil Nurjamil, beliau sudah di Tugaskan di BIN. Mengapa saat ini di beri tugas sebagai Komisaris ASDP. Ini bentuk pelanggaran, jangan biarkan dwifungsi TNI terjadi seperti masa orde baru.” Tutur Febrianes selaku Koordinator Aksi di sela-sela orasinya

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa aksi ini adalah bentuk kritikan para pemuda pada anggota Tentara yang saat masih memiliki jiwa korsa dan citra yang positif di mata publik. “Jangan hanya karena jenderal bintang dua ini menduduki jabatan sipil, lalu citra TNI menjadi buruk. Saya meminta Edmil Nurjamil segera mundur dari jabatan sipil yakni Komisaris di ASDP atau mundur dari kedinasan BIN” pungkas Febri

“Ini juga menjadi catatan dan evaluasi penting bagi Kepala BIN karena tidak bisa menjamin jajarannya untuk patuh terhadap peraturan yang ada” tutup Febrianes.

Tuntutan yang mereka sampaikan sebagai berikut, ini :

1. Mendesak Menteri BUMN Erick Tohir Untuk Mencopot Komisaris ASDP Ferry Indonesia Mayjend TNI Edmil Nurjamil dari jabatannya karena telah melanggar UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

2. Mendesak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Untuk Menonaktifkan Mayjend Edmil Nurjamil Dari Status Kedinasan Karena Telah Melanggar UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI Dan Mencoreng Nama Baik TNI Serta Menunjukkan Kemunduruan Reformasi TNI.

3. Mendesak Mayjend Edmil Nurjamil Untuk Mundur dari Jabatan Sipil Yang Diemban Agar Menjaga Integritas dan Profesionalitas TNI Serta Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap Institusi TNI, Prajurit Yang Tidak Patuh Terhadap UU TNI Harus Mencopot Status Kedinasanya.