KAHMI Jakarta Timur Gagas Gerakan “Sabtu PILAH OLAH”, Dorong Sampah Jadi Sumber Nilai Ekonomi Warga

REDAKSIJAKARTA.COM – Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pengelolaan sampah melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) mendapat respons positif dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Timur.

Organisasi tersebut menilai perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola angkut-buang menuju pilah-angkut-olah merupakan langkah penting dalam membangun sistem persampahan yang lebih berkelanjutan.

Baca Juga

Serba-serbi Liburan Sekolah, Makan bersama Jerapah Puncak Bogor

06 Jul 2023

Namun, keberhasilan kebijakan itu dinilai membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat agar tidak berhenti sebagai program pemerintah semata.

Kepala Bidang Media Informasi dan Komunikasi KAHMI Jakarta Timur, Putra Fajar, mengatakan pengelolaan sampah harus berkembang menjadi gerakan sosial yang mampu menumbuhkan budaya baru di tengah masyarakat sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi.

“Persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Kesadaran warga menjadi faktor utama. Jika sampah dipilah dan dikelola sejak dari rumah, bukan hanya lingkungan menjadi lebih bersih, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Putra Fajar di Jakarta, Minggu (2/8/2026).

Menurutnya, KAHMI Jakarta Timur sebelumnya telah menginisiasi Gerakan Sabtu Bersih di sejumlah rumah ibadah yang tersebar di 10 kecamatan. Pengalaman tersebut menjadi dasar lahirnya gagasan baru bertajuk Gerakan Sabtu PILAH OLAH yang diharapkan dapat diterapkan secara rutin setiap hari Sabtu.

Gerakan tersebut mengusung akronim PILAH OLAH, yang merepresentasikan semangat memilah sampah secara bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan, mengolah limbah secara bijak, hingga meningkatkan nilai ekonomi hasil daur ulang.

Putra menegaskan, gerakan itu dirancang agar dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di kawasan padat maupun rumah dengan keterbatasan ruang.

“Peduli lingkungan tidak ditentukan oleh luas rumah, tetapi oleh luasnya kesadaran. Semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perubahan budaya pengelolaan sampah,” katanya.

Selain mengusulkan gerakan tersebut, KAHMI Jakarta Timur juga menyampaikan enam rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di antaranya penyediaan wadah pemilahan sampah yang praktis bagi rumah tangga, perluasan edukasi lingkungan melalui kegiatan rutin di tingkat kelurahan dan RW, serta penguatan kolaborasi antara TPS 3R, pelaku UMKM, dan komunitas untuk mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi.

Rekomendasi lainnya meliputi pengembangan sistem yang mampu meningkatkan nilai jual hasil daur ulang, pembentukan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang sederhana, serta penguatan sinergi antara pemerintah, KAHMI, perangkat wilayah, dan seluruh elemen masyarakat.

KAHMI Jakarta Timur berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Ibu Kota.

Organisasi itu meyakini, apabila masyarakat dilibatkan secara aktif, Jakarta tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga menciptakan budaya baru yang mendukung lingkungan bersih sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga.