Kelas Menengah Makin Terhimpit, Pengamat Soroti Ketimpangan Kebijakan Fiskal

Jakarta – Pengamat hukum dan ekonomi Agiel R.S menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp 4.106,26 triliun.

Menurutnya, besarnya belanja negara tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelas menengah dan kelompok berpenghasilan rendah yang masih menghadapi tekanan biaya hidup.

Baca Juga

Sekda DKI Diminta Turun Tangan, LBH Trisula Bela pekerja sektor informal seperti pedagang dan juru parkir Terdampak Proyek Relokasi GMSB

10 Okt 2025

Agiel menilai, di tengah dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Wakil Presiden dan meningkatnya eskalasi di parlemen, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan ekonomi masyarakat.

“Di tingkat elite, energi politik tersita oleh dinamika ketatanegaraan. Namun, jauh di luar ruang-ruang lobi kekuasaan di Jakarta, publik dihadapkan pada realitas fiskal yang kontras,” kata Agiel dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Dia mengatakan APBN dengan belanja mencapai Rp 4.106,26 triliun merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk sejumlah program prioritas, termasuk perlindungan sosial, subsidi energi, ketahanan pangan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

SEMA Se-Jakarta: Dukung Perubahan Awal Menuju Indonesia Emas

20 Mar 2025

Menurut Agiel, pemerintah memandang belanja besar tersebut sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, menahan gejolak harga, serta mendorong pertumbuhan melalui efek pengganda di sektor riil.

Namun, dia mengingatkan besarnya angka anggaran negara tidak serta-merta menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi rumah tangga.

Agiel menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penyusutan jumlah penduduk kelas menengah. Dari sekitar 57,33 juta orang atau 21,45 persen populasi pada 2019, jumlahnya turun menjadi sekitar 46,7 juta orang dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, kelompok masyarakat yang masuk kategori menuju kelas menengah (aspiring middle class) meningkat hingga kisaran 137-142 juta jiwa.

” Mereka adalah kelompok yang terjepit (missing middle): tidak masuk dalam radar penerima bantuan sosial, tetapi daya belinya tergerus hebat oleh inflasi pangan, kenaikan biaya pendidikan, kesehatan, serta beban pajak langsung maupun tidak langsung yang terus bertambah,” ujarnya.

Agiel juga mengkritik arah kebijakan penerimaan negara yang dinilai semakin membebani masyarakat melalui pajak konsumsi. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari nikel, batu bara, minyak dan gas, hingga kelapa sawit.

Dia menilai optimalisasi penerimaan dari sektor sumber daya alam dan korporasi besar perlu menjadi perhatian pemerintah, ketimbang terus memperluas objek pajak yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. (Red)

Salah satu persoalan yang disorotnya ialah polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut perempuan. Menurutnya, pembalut merupakan kebutuhan biologis esensial yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi perempuan, bukan barang mewah.

“Mengenakan pajak atas produk sanitasi dasar berarti membebankan ongkos tambahan pada siklus biologis warga negara, terutama mereka yang berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Selain itu, Agiel menyoroti wacana perluasan basis pajak yang menyasar sektor ekonomi informal berskala mikro, seperti tukang pangkas rambut, salon kecil, hingga warung makan.

Dia mengakui perluasan basis pajak merupakan bagian dari prinsip administrasi perpajakan. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kondisi pelaku usaha kecil yang juga tengah menghadapi tekanan ekonomi.

Menurutnya, pemajakan terhadap usaha mikro informal berisiko menambah beban operasional dan menghambat keberlangsungan usaha. Biaya administrasi serta pengawasan perpajakan juga berpotensi tidak sebanding dengan penerimaan yang diperoleh negara.

Agiel menilai kebijakan tersebut dapat memunculkan persepsi ketidakadilan apabila pemerintah belum optimal menindak praktik penghindaran pajak oleh korporasi besar dan memperbaiki tata kelola penerimaan sektor ekstraktif.

Dia berharap dinamika politik di tingkat nasional, termasuk transisi kepemimpinan wakil presiden, dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi prioritas kebijakan fiskal.

“Anggaran negara sebesar Rp 4.106,26 triliun tidak boleh berhenti sebagai catatan rekor nominal di atas kertas atau sekadar instrumen pembiayaan ambisi politik,” katanya.

Agiel mendorong pemerintah mengembalikan orientasi kebijakan perpajakan pada prinsip keadilan distributif dan kemampuan membayar (ability to pay).

Dia juga meminta pemerintah mengecualikan kebutuhan dasar biologis dari beban pajak konsumsi, melindungi pelaku usaha informal mikro dari beban administratif yang berlebihan, serta lebih tegas menutup celah penghindaran pajak korporasi besar.

“Tanpa keberpihakan yang jelas pada keadilan fiskal, megahnya postur APBN hanya akan memperlebar jarak antara elite pengambil kebijakan dan rakyat yang terus berjuang mempertahankan hidup sehari-hari,” pungkasnya.