Komitmen Kapolri Tindak Tegas Anggota Nakal Dinilai Perkuat Kepercayaan Publik terhadap Polri
Ket.: Analis kebijakan publik dan sosial-politik Nasky Putra Tandjung. (Foto: Istimewa)Jakarta – Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas setiap anggota Polri yang terbukti melanggar hukum, kode etik, maupun aturan kedinasan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Ketegasan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pembenahan internal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Analis kebijakan publik dan sosial-politik, Nasky Putra Tandjung, mengatakan langkah Kapolri dalam melakukan reformasi internal patut didukung. Menurutnya, penindakan terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran menunjukkan komitmen menjaga integritas organisasi dan meningkatkan tata kelola kelembagaan.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ketegasan beliau mencerminkan komitmen menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” kata Nasky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Ia menegaskan setiap anggota yang terbukti menyalahgunakan jabatan atau melanggar aturan harus diproses tanpa pandang bulu, mulai dari pejabat tinggi hingga personel di lapangan.
@redaksi.jakarta
Menurut Nasky, komitmen tersebut juga disampaikan Kapolri saat tampil dalam program Dialog Spesial Bersama Aiman Witjaksono: Kapolri Menjawab yang disiarkan iNews pada Rabu (1/7). Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terbukti melanggar, mulai dari hukuman disiplin, sanksi etik, demosi, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), hingga proses pidana.
“Saya kira memang kita butuh keterbukaan ya, bahwa terkait dengan informasi ataupun mungkin masyarakat memaknai bahwa oknumnya banyak, tentu kita pun juga harus mengambil langkah,” ujar Listyo Sigit.
Nasky menilai sikap tersebut merupakan implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta sejalan dengan upaya transformasi kelembagaan Polri.
“Ketegasan seperti ini sangat dibutuhkan untuk membangun public trust terhadap institusi Polri. Kami siap mendukung transformasi kelembagaan yang berintegritas, profesional, dan humanis,” ujarnya.
Penulis buku Polri Presisi; Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat itu juga menilai Kapolri konsisten mendorong pemberantasan korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang sebagai bagian dari penguatan implementasi konsep Presisi.
Di sisi lain, Nasky mengimbau seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Ia meminta publik tidak menggiring opini tanpa dasar yang dapat mengganggu proses hukum maupun merusak reputasi institusi.
Menurutnya, reformasi internal Polri perlu terus dikawal agar menghasilkan institusi yang profesional, akuntabel, serta semakin dipercaya masyarakat.
Sebelumnya, Polri juga menegaskan tidak akan melindungi anggotanya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Polri menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung.
“Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar