Minim Realisasi Proyek dan Absennya Kadis PU, Masyarakat Lima Puluh Kota Pertanyakan Kinerja Pemda

Lima Puluh Kota – Ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam beberapa waktu terakhir mulai berdampak serius terhadap kinerja pembangunan dan pelayanan publik. Data resmi dari LPSE 2024 menunjukkan ketimpangan mencolok antara jumlah paket perencanaan dan realisasi pekerjaan fisik di dinas tersebut.

Dari total 235 paket perencanaan dengan nilai pagu mencapai Rp57,6 miliar, hanya empat paket yang telah sampai pada tahap serah terima pekerjaan. Nilai realisasi fisiknya baru menyentuh sekitar Rp13,3 miliar. Hingga pertengahan tahun, ini berarti kurang dari dua persen dari total paket benar-benar terealisasi dalam bentuk infrastruktur nyata.

Baca Juga

8 Program Prioritas Pj Gubernur Sultra, IMP Sultra-Jakarta: Dukung Bersih-Bersih Birokrasi Agar Terimplementasi

14 Sep 2023

Minimnya realisasi proyek ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di tengah kebutuhan mendesak terhadap infrastruktur dasar, publik justru dihadapkan pada kenyataan bahwa anggaran besar belum memberikan dampak yang nyata. Absennya Kepala Dinas PU dalam kurun waktu cukup lama menjadi sorotan utama atas lambannya proses pembangunan.

Tak hanya itu, perhatian publik kini tertuju pada sikap Bupati sebagai pemegang kendali tertinggi pemerintahan daerah. Apakah stagnasi ini luput dari pengawasannya, atau justru dibiarkan tanpa tindakan tegas? Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, kepala daerah seharusnya bertindak terhadap pejabat yang gagal menjalankan tugas, apalagi terkait layanan publik.

“Jangan sampai masyarakat menilai bahwa pembangunan dibiarkan mandek demi kenyamanan segelintir pejabat. Ini soal akuntabilitas. Kalau kepala dinas tidak berada di tempat, maka bupati harus bertindak. Jangan hanya diam,” ujar seorang aktivis muda daerah.

Masyarakat Lima Puluh Kota berhak memperoleh pelayanan terbaik dari pemerintah daerah. Karena itu, Inspektorat Daerah dan DPRD diminta segera turun tangan dengan melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Dinas PU, serta memanggil pihak-pihak terkait. Terlebih, anggaran perjalanan dinas dan operasional tetap terserap, meski hasil kerjanya minim terlihat.

Sudah saatnya Bupati menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin daerah, bukan hanya simbol administratif. Kepercayaan publik dibangun dari keberanian mengambil tindakan saat rakyat menuntut keadilan dan kepastian pembangunan.