Prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda (Konga) Monusco bersiap menjalankan tugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB. Upacara pelepasan dipimpin Irjen TNI Laksdya Dadi Hartanto di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. (Foto: Dok. Dispenad via Kompas.com)RedaksiJakarta.com — Situasi Gaza kembali memanas setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rancangan resolusi kompromi Amerika Serikat, yang oleh banyak analis dinilai semakin menjauhkan jalan menuju kedaulatan penuh Palestina. Di tengah kondisi yang serba sensitif itu, wacana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia justru memantik alarm politik baru.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, pada Rabu (19/11) di Jakarta mengeluarkan peringatan tegas kepada pemerintah. Ia meminta agar langkah Indonesia tidak gegabah, memastikan negeri ini tidak menjadi bagian dari arsitektur keamanan yang tengah dibangun Amerika Serikat dan Israel untuk mengendalikan Gaza pasca-perang.
Menurut Sudarnoto, rencana pengiriman pasukan harus dikawal dengan kewaspadaan politik tingkat tinggi. Ia menegaskan bahwa misi mulia membantu Palestina berpotensi berubah menjadi bumerang jika Indonesia memasuki arena yang telah didesain oleh kekuatan besar untuk melanggengkan status quo.
“Kami mengingatkan pemerintah agar berhati-hati, jangan sampai terjebak dalam skema politik Amerika dan Israel. Jangan sampai pasukan kita malah digunakan untuk mengamankan kepentingan Israel pasca-perang,” ujarnya.
Embed TikTok Profile @redaksi.jakarta
Sudarnoto menjelaskan bahwa berbagai skema yang tengah dirancang AS dan Israel cenderung menempatkan pasukan asing—termasuk dari negara-negara Muslim—sebagai kekuatan pengendali stabilitas di Gaza. Dalam skenario terburuk, pasukan Indonesia justru dapat diarahkan berhadapan dengan faksi-faksi perjuangan Palestina yang selama ini menjadi korban agresi.
Sesuatu yang jelas bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada pembebasan Palestina.
Sudarnoto menekankan bahwa jika pemerintah benar-benar ingin mengirim kontingen, mandatnya harus murni dari PBB, bukan mandat multinasional yang dipimpin AS atau aliansi Barat.
“Mandatnya harus jelas. Kalau tujuan kita kemanusiaan, kirim tenaga medis, logistik, dan relawan. Jangan sampai ada misi terselubung di baliknya. Ini taruhan besar bagi politik luar negeri bebas aktif Indonesia,” lanjutnya.
Sinyal keras dari MUI ini menjadi pengingat bagi pemerintah agar langkah diplomatik dan operasional terkait Gaza tidak justru menempatkan Indonesia di posisi yang menguntungkan pihak yang selama puluhan tahun menindas rakyat Palestina. Di tengah eskalasi geopolitik dan manuver diplomasi negara-negara besar, Indonesia diminta tetap teguh berdiri di sisi perjuangan rakyat Gaza.
Peringatan dari MUI bukan sekadar penolakan, tetapi ajakan untuk memastikan bahwa langkah Indonesia benar-benar sejalan dengan amanat konstitusi: mendukung penjajahan dihapuskan dari muka bumi. (NR)
Tidak ada komentar