Nasky Putra Tandjung: Pendekatan Humanis Polri Saat Aksi Mahasiswa Patut Jadi Standar Nasional

Jakarta – Analis kebijakan publik dan sosial-politik, Nasky Putra Tandjung, mengapresiasi pendekatan humanis yang diterapkan Polri dalam mengawal aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah pada pertengahan Juni 2026.

Menurut Nasky, pola pengamanan yang diterapkan jajaran Polri di bawah kepemimpinan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, menunjukkan komitmen institusi kepolisian dalam menjaga ruang demokrasi sekaligus menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Baca Juga

Aroma Masalah Air Tanah: Mayora Disorot Soal Izin Tak Aktif, Aqua Kembali Dibahas di Media Sosial

29 Okt 2025

“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami menyampaikan apresiasi atas pola dan strategi pengawalan serta pengamanan yang dilakukan institusi kepolisian di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil dapat berlangsung relatif aman, tertib, dan kondusif,” kata Nasky dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).

Ketua Indonesia Youth Epicentrum itu menilai penerapan pendekatan humanis, persuasif, dan tanpa senjata api dalam pengamanan demonstrasi menjadi langkah maju Polri dalam menjaga kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

“Ini menunjukkan wajah Polri yang lebih humanis dan profesional, sekaligus menghormati hak mahasiswa sebagai warga negara yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya,” ujarnya.

Baca Juga

Sidang Sumpah Palsu, JPU Minta 1,5 Tahun Penjara untuk Ike Farida

13 Nov 2024

Nasky menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan hak tersebut tetap harus menghormati hak masyarakat lain, menjaga ketertiban umum, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta itu juga menilai pola pengamanan tanpa kekerasan perlu dijadikan standar bagi jajaran kepolisian di berbagai daerah.

Menurut penulis buku Polri Presisi tersebut, keamanan dan ketertiban umum tetap dapat dijaga melalui pendekatan dialogis dan humanis tanpa harus mengedepankan tindakan represif.

“Pendekatan humanis bukan hanya strategi pengamanan, tetapi juga wujud komitmen Polri dalam merawat nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kami berharap konsistensi ini dapat semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” katanya.

Ia menambahkan, langkah proaktif dan komunikatif yang dilakukan aparat di lapangan turut meminimalisasi potensi benturan antara peserta aksi dan petugas keamanan.

Selain itu, Nasky juga mengapresiasi peran jajaran polisi lalu lintas yang melakukan pengaturan arus kendaraan secara situasional selama aksi berlangsung.

“Saya juga mengapresiasi pengaturan lalu lintas yang dilakukan Polantas dengan menyiagakan personel di berbagai titik rawan untuk mengurai kemacetan dan mengalihkan arus demi kenyamanan pengguna jalan,” ujarnya.

Founder Nasky Milenial Center itu menilai kehadiran Polri yang humanis sangat dibutuhkan di tengah dinamika sosial-politik saat ini guna menjaga stabilitas nasional dan persatuan bangsa.

“Pendekatan Polri yang terukur mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara. Kedua nilai tersebut tidak harus saling bertentangan dalam negara demokrasi. Politik yang demokratis selalu membuka ruang bagi kritik dan aspirasi masyarakat sebagai masukan bagi pembuat kebijakan,” tuturnya.

Di akhir keterangannya, Nasky mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas keamanan, menghindari provokasi, serta mengedepankan etika dalam komunikasi publik.

“Demokrasi akan semakin kuat apabila perbedaan pandangan disampaikan secara dewasa, beradab, dan bertanggung jawab. Persatuan bangsa harus senantiasa menjadi kepentingan yang lebih besar daripada perbedaan yang ada,” pungkasnya.