Niat Prabowo Bedah Rumah Warga Disorot, Usman Hamid: Apa Urusannya dengan Pertahanan?

REDAKSI JAKARTA – Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid turut buka suara terkait langkah Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto berkunjung ke Cilincing, Jakarta Utara dan berniat membedah atau merenovasi rumah warga. Ia pun menyoroti niat Prabowo itu lantaran dinilai tak memiliki korelasi dengan urusan pertahanan.

“Kunjungan Menhan ke Cilincing, (ini posisinya sebagai) menhan atau capres atau ketum partai? Nah ini benturan-benturan kepentingan ini yang sebenarnya kita ingin hindari,” kata Usman dalam diskusi bertajuk ‘Kecurangan dan Kekerasan dalam Pemilu 2024: Nasibnya Gimana?’ di Sadjoe Cafe, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2024).

Baca Juga

Gerindra Demokrat Sepakat Kawal Pemilu Kondusif Demokratis

20 Jul 2023

Usman pun menilai pernyataan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak yang membela Prabowo dengan menyebut kunjungan dan bedah rumah merupakan rencana awal dari Universitas Pertahanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan), sangat tidak tepat.

“Apa urusannya Kemenhan dengan bedah rumah. ‘Oh enggak itu rencananya baru dari Universitas Pertahanan’. (Kemudian yang di Sukabumi), kalau memang mau menyediakan air bersih, kenapa tidak ada pemerintah kota setempat dan lain sebagainya,” terangnya.

“Kenapa kalau memang benar-benar untuk umum, kenapa harus urusannya (Menhan) itu. Jadi apa urusannya kegiatan itu dengan strategi pertahanan kita. Apa urusannya dengan membangun postur pertahanan kita,” ujar Usman menegaskan.

Baca Juga

PW GPI Maluku Resmi Berikan Rekomendasi Caketum Kepada Irwan Abd. Hamid Eks Komandan Brigade PP GPI

21 Agu 2024

Dengan banyaknya permasalahan yang tidak berkorelasi dengan jabatan yang seharusnya, membuat Usman curiga akan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Jangan-jangan ini akan menjadi pemilu pertama yang curang di masa reformasi, setelah Soeharto tidak ada lagi. Nah ini yang harus kita cegah,” kata Usman.

“Yang paling menonjol sebenarnya kunjungan itu adalah abuse of state resources, penyalahgunaan sumber-sumber daya negara untuk tujuan-tujuan partisan politik,” ucap Usman menambahkan. (***)