PB SEMMI Nilai Kajian Ulang 1.038 Tersangka Kericuhan Berpotensi Tutupi Dalang Sebenarnya

NR
5 Des 2025 14:46
MAHASISWA NEWS 0 743
2 menit membaca

REDAKSI JAKARTA, — Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melalui Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan, Muhammad Senanatha, menyampaikan bantahan keras terkait pernyataan Komisi Reformasi Polri yang meminta Polri mengkaji ulang status 1.038 tersangka kericuhan Agustus, pada keterangan persnya Jumat 05/12.

banner 970x250

Pernyataan tersebut sebelumnya diberitakan oleh sejumlah media nasional dan menimbulkan beragam respons di publik.

Senanatha menilai permintaan Komisi Reformasi Polri terkesan tergesa-gesa dan berpotensi mengaburkan upaya mengungkap aktor utama di balik kericuhan tersebut.

Ia menegaskan bahwa penyidikan masih berjalan dan belum ada kejelasan mengenai pihak yang menjadi dalang kerusuhan.

Embed TikTok Profile
@redaksi.jakarta

“Bagaimana mungkin status seribu lebih tersangka dikaji ulang sementara dalang kericuhan belum dipastikan secara transparan ke publik? Permintaan seperti ini terkesan prematur dan dapat membuka ruang impunitas,” kata Senanatha.

Ia juga mengkritik argumentasi Komisi Reformasi Polri yang menyebut angka 1.038 tersangka terlalu besar.

Menurutnya, jumlah bukan menjadi dasar hukum untuk menurunkan status tersangka, sebab kewenangan sepenuhnya berada pada proses penyidikan yang sedang berlangsung.

PB SEMMI menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil hanya dapat terwujud apabila dilakukan secara komprehensif dan tidak tebang pilih.

Karena itu, Senanatha meminta agar kajian ulang baru dibahas setelah aktor intelektual di balik kerusuhan diungkap dan diproses secara hukum.

“Silakan kaji ulang apabila dalangnya sudah terungkap secara terang benderang. Namun sebelum itu terjadi, status 1.038 tersangka seharusnya tetap dipertahankan demi menjaga integritas proses hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, PB SEMMI mengingatkan bahwa langkah tergesa-gesa dalam merevisi status tersangka dapat menimbulkan kecurigaan publik serta memperlebar ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Organisasi mahasiswa ini mendorong proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Di akhir pernyataannya, Senanatha menegaskan bahwa PB SEMMI akan terus mengawal proses hukum tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin lepas dari tanggung jawab.

“Keadilan hanya akan hadir jika pelaku lapangan dan dalang intelektual sama-sama diproses. Jangan sampai langkah-langkah reformasi justru menjadi tameng bagi pihak yang paling bertanggung jawab,” tutupnya. (Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇

xbanner 970x250

banner 970x250