Pemuda Muslimin Indonesia DKI Jakarta Kritik Penggunaan Anggaran Polri di Tengah Kebijakan Efisiensi

REDAKSI JAKARTA – Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Pimpinan Wilayah DKI Jakarta menyampaikan kritik terhadap kebijakan penggunaan anggaran oleh institusi pemerintah, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah.

Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PMI DKI Jakarta, Arief Wicaksana, mempertanyakan langkah yang diambil Mabes Polri dalam melakukan intervensi terhadap kelompok Cipayung Plus melalui pendekatan persuasif, termasuk pembagian sembako.

Baca Juga

Tolak konser DWP selama lamanya, korpma GPII akan gelar aksi

05 Des 2019

Ia menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah.

“Dengan adanya surat efisiensi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan atas arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan efisiensi anggaran terhadap program-program lembaga/instansi negara, sangat disayangkan jika Polri masih melakukan pemborosan anggaran dengan cara-cara yang menurut kami tidak sejalan dengan prinsip efisiensi,” ujar Arief Wicaksana dalam keterangan tertulisnya. (03/03).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan ini seharusnya menjadi momentum bagi setiap lembaga negara, termasuk Polri, untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran.

“Sangat disayangkan jika target dan sasaran yang ditetapkan oleh Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tidak dievaluasi secara menyeluruh. Kami berharap ada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara,” tambahnya.

PMI DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan kepentingan rakyat demi terciptanya keadilan sosial serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.