Peringati Hari Pancasila, KITRA Kota Makassar Gelar Aksi Damai Kenaikan Gaji TNI-Polri

Redaksi Jakarta – Puluhan Aktivis dan Pemuda Koalisi Untuk Kesejahteraan TNI POLRI (KITRA) Koordinator Kota Makassar menggelar aksi damai sebagai bagian memperingati Hari Lahir Pancasila di Jalan Cendrawasih, makassar Jumat (02/06).

Sirajuddin Salam selaku Koordinator Lapangan KITRA menyampaikan aksi ini sebagai refleksi momentum hari lahir Pancasila sebagai Ideologi Negara merupakan system nilai bagi penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tatanan dan kebijakan maupun pandangan penyelenggara negara mesti sesuai dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, kesatuan, Keadilan, ke-Indonesiaan.

Baca Juga

2 Tahun JOKOWI-MA’RUF Diwarnai Aksi DPD GMNI DKI JAKARTA: “JOKOWI PIION OLIGARKI”

22 Okt 2021

Sehingga kata korlap Kitra, TNI Polri sebagai organ konstitusional memiliki peran strategis demi tegaknya nilai-nilai Pancasila, maka jaminan kesejahteraan dan penghidupan manusiawi sesuai nilai Pancasila mutlak diberikan menguatkan fundamental berbangsa bernegara.

“Kami akan terus Menyikapi pemiskinan yang menimpa TNI POLRI, sebab sejak Indonesia merdeka telah menyengsarakan jutaan keluarganya akibat kebijakan dan pandangan vegetatif pemerintah, dimana gaji yang diberikan hanya berdasar kebutuhan sandang pangan dan papan merupakan bukti nyata praktek bernegara yang bertetntangan dengan nilai Pancasila,” jelasnya.

Sirajuddin melanjutkan, dengan tugas dan fungsi TNI Polri yang memikul tugas maha berat yang dibebankan negara justru telah dijadikan korban atau tumbal bernegara, hak kesejahteraan pribadi dan keluarga sebagai bagian hak kemanusiaannya lalai dipenuhi oleh pemerintah. Tambahnya.

Baca Juga

DPP ANPBN Deklarasi Lembaga Bantuan Hukum Nelayan dan Pengepul BLL

30 Agu 2021

“Gaji TNI Polri sebagai satu-satunya akses ekonomi keluarganya dipastikan gagal menjalankan tanggung jawab keluarga, sosial, spiritual, pendidikan maupun keberlanjutan generasinya.” Paparnya.

Dia menambahkan, Pemiskinan TIN Polri dengan berbagai dalih argumentasi dan kebijakan pemerintah selama tujuh dekade membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur jauh lebih penting dibandingkan pembangunan kesejahteraaan TNI Polri.

“Dalam pandangan pemerintah Idealisme, loyalitas dan patriotisme TNI Polri tidak pernah dihargai dan dijaga.”, Ungkap Sirajuddin.

Kebijakan gaji terbukti diskriminatif dan sewenang-wenang bagi Lembaga pertahanan dan kemanan bangsa dan negara yang berdampak pemiskinan structural karena akan menyeret jutaan keluarga TNI Polri terperangkap kemiskinan serta dampak sistemik bagi bangsa negara, tutur Sirajuddin.

Bila kita bandingkan kata Korlap Kitra ini, disisi yang lain Pemerintah memberikan kesejahteraan bagi Lembaga yang berhubungan dengan keuangan negara semisal pegawai kementerian keuangan, KPK dan Direksi BUMN. Tegasnya.

Dia menungkapkan, Praktek diskrimiasi oleh pemerintah telah memiskinkan Puluhan Juta Keluarga TNI Polri semestinya menjadi warga negara yang diprioritaskan hak-hak kesejahteraanya, pemiskinan ini telah berdampak rusaknya tatanan hukum, pertahanan dan kemanan bangsa dan negara.

“Pemerintah dan DPR terbukti melemahkan TNI Polri karena abai dan lalai menegakkan Hak kesejahteraan TNI Polri sebab dalam Undang-undang TNI dan Undang-undang Polri hanya memuat kewajiban saja” tegasnya.

Untuk itu Kitra TNI Polri Kota Makassar, akan terus bersuara menuntut Pemerintah dan DPR segera menaikkan 50 juta Gaji TNI Polri sebagai bukti kepatuhan pada Pancasila dan Konstitusi, Pungkasnya.(red)