
Tangerang – Aliansi Poros Baru Tangerang yang terdiri dari SEMMI Cabang Tangerang, Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang, dan LMND Banten menggelar aksi unjuk rasa di Taman Gajah, Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan Lima Tuntutan Rakyat dengan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu isu utama yang disorot.

Koordinator Aksi, Topan Bagaskara, menilai Program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi dan dihentikan karena dianggap berdampak pada alokasi anggaran di sektor-sektor yang lebih mendesak, terutama pendidikan.
Dalam orasinya, Topan menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru serta perbaikan kualitas pendidikan nasional.
“Kami menolak Program Makan Bergizi Gratis karena pelaksanaannya justru mengorbankan sektor yang lebih penting. Di saat kesejahteraan guru masih memprihatinkan dan kualitas pendidikan masih menghadapi banyak persoalan, pemerintah malah menghabiskan anggaran yang sangat besar untuk program yang sarat pencitraan,” ujar Topan.
@redaksi.jakarta
Menurutnya, pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan gizi siswa, tetapi juga oleh kesejahteraan tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas yang memadai, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Selain menyoroti isu pendidikan, massa aksi juga menyatakan penolakan terhadap proyek Geothermal Gede Pangrango. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi mengancam kelestarian kawasan konservasi serta keseimbangan ekosistem di wilayah pegunungan.
“Kami menolak proyek Geothermal Gede Pangrango karena pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup. Kawasan Gede Pangrango merupakan salah satu kawasan ekologis penting yang harus dijaga,” kata Topan.
Dalam aksinya, Poros Baru Tangerang turut mengangkat isu deforestasi yang dinilai masih terjadi di berbagai daerah. Massa menilai pembukaan dan alih fungsi kawasan hutan secara masif telah memperburuk krisis lingkungan, meningkatkan risiko bencana, dan mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang.
“Hutan bukan sekadar komoditas ekonomi yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Hutan adalah benteng terakhir kehidupan. Ketika hutan terus ditebang dan dirusak, yang dipertaruhkan bukan hanya pohon, tetapi masa depan lingkungan dan masyarakat adat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Topan juga mengkritik fenomena yang disebutnya sebagai munculnya aktivis karbitan, yakni kelompok yang menurutnya kehilangan sikap kritis setelah dekat dengan kekuasaan.
Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dan tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan.
“Sejarah membuktikan bahwa mahasiswa selalu hadir ketika rakyat membutuhkan suara perlawanan. Karena itu kami menolak menjadi generasi yang diam,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan Lima Tuntutan Rakyat, yakni menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meningkatkan kesejahteraan guru, menghentikan Proyek Geothermal Gede Pangrango, mengembalikan TNI-Polri pada fungsi profesionalnya, serta menghentikan deforestasi hutan.
Massa menegaskan pembangunan nasional harus berpijak pada prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap demokrasi. Sebelum membubarkan diri, peserta aksi membacakan pernyataan sikap serta menyatakan komitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat melalui advokasi, pendidikan politik, dan konsolidasi gerakan yang lebih luas.
Tidak ada komentar