Relawan Indonesia Maju: Agus Jabo Jangan Paksa KPU Loloskan Partai Prima Jadi Peserta Pemilu 2024!

Redaksi Jakarta – Polemik Putusan PN Jakpus terkait penundaan pemilu 2024 kini tengah menjadi sorotan dan perhatian publik. Putusan PN tunda pemilu tersebut dijadikan sebuah instrumen politik oleh Agus Jabo selaku ketua partai prima.(22/03).

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, Relawan Indonesia Maju (RIMA) menggelar sebuah diskusi yang dilaksanakan secara online, dengan tema “Mengecam Tindakan Agus Jabo (Ketua Partai Prima) Manfaatkan Nama Besar Jokowi Demi Kepentingan Politik Partai Dan Pentolan PRD”.

Diskusi dihadiri oleh mahasiswa yang berada di Jabotabeka dan tokoh muda jakarta.

“Isu ini menarik untuk diangkat ke publik, karena disamping soal putusan Hakim PN Jakpus soal tunda pemilu yang dinilai cacat hukum dan berlebihan, disisi lain kami menyoroti tindakan Agus Jabo yang seolah-olah menyeret nama besar Presiden Jokowi yang berdiri diatas Putusan PN Jakpus tersebut.”, terang Rahmat selaku narasumber.

(red)

Rahmat menilai bahwa ini semua karena tindakan onar dari seorang Agus Jabo yang memaksakan kehendak pribadi agar partai prima lolos verifikasi menjadi peserta pemilu 2024, meskipun harus lakukan klaim dibalik nama besar pak jokowi. Intinya, kami menyayangkan atas tindakan Agus Jabo yang bersembunyi dibalik nama besar pak jokowi demi kepentingan Pribadi dan para pentolan PRD lainnya yang bernaung di partai prima. Tegas Rahmat.

PRD ini kan partai terlarang, berarti partai prima diketuai oleh seorang pimpinan partai terlarang yakni Agus Jabo. Rahmat juga meminta agar KPU jangan mau dipaksa dan kalah oleh seorang Agus Jabo yang maksa agar partai prima lolos verifikasi KPU.

Kita ketahui Agus Jabo pentolan PRD (Partai Rakyat Demokratik) salah satu partai terlarang, berarti saat ini jika partai prima lolos verifikasi peserta pemilu di KPU itu sama saja KPU kalah oleh seorang Agus Jabo pemimpin partai terlarang tersebut, tandas Rahmat.

Jadi, kami minta kepada Agus Jabo untuk berhenti klaim dan menunggangi nama besar presiden jokowi untuk melancarkan politik praktisnya demi kepentingan pribadi dan pentolan PRD lainnya. Kemudian kami minta agar KPU jangan loloskan Partai Prima yang notabene nya diketuai oleh seorang pemimpin partai terlarang PRD. Tutup Rahmat.(*)