Foto: Forum Serikat Buruh Indonesia menggelar diskusi online dengan tema “Analisis Propaganda Daeng Wahidin Tokoh Penggerak Aliansi Aksi Sejuta Buruh Dibalik Aksi Penolakan UU Ciptakerja”. (ist)Redaksi Jakarta – Forum Serikat Buruh Indonesia menggelar diskusi online dengan tema “Analisis Propaganda Daeng Wahidin Tokoh Penggerak Aliansi Aksi Sejuta Buruh Dibalik Aksi Penolakan UU Ciptakerja”. Diskusi yang diselenggarakan dengan fokus menyoroti terkait isu penolakan UU Cipta kerja yang dilakukan oleh Daeng Wahidin tokoh penggerak Aliansi Aksi Sejuta Buruh.(13/06).

Selama proses pembentukan RUU Ciptakerja sampai dengan disahkan menjadi UU, terus menjadi pusat perhatian para cukong yang memanfaatkan gerakan buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh salah satunya, kelompok ini dibawah kendali Daeng Wahidin yang pro aktif menolak UU Ciptakerja. Gerakan aksi yang di pimpin langsung Daeng Wahidin dinilai penuh dengan kepentingan politik tertentu dan tidak murni berdasarkan idealisme perjuangan kelompok buruh sebagaimana mestinya. Bahkan isu penolakan UU Cipta kerja oleh Daeng Wahidin dkk diduga bagian dari upaya mencari panggung politik pemilu 2024 nanti.
“Aliansi aksi sejuta buruh dibawah kendali Daeng Wahidin ini melakukan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja”. Padahal, lanjutnya, “UU yang mereka protes sendiri merupakan sebuah upaya konkret dari Pemerintah RI dalam melakukan mitigasi mengenai adanya krisis ekonomi global, yang juga akan sangat berpotensi untuk merambat menjadi krisis ekonomi Nasional.”, tegas Fahmi selaku narasumber.

@redaksi.jakarta
Lanjutnya lagi, “dalam aksinya, Daeng Wahidin kerap menggunakan cara-cara menghasut para pekerja dengan doktrin-doktrin sesat agar para buruh menentang kebijakan pemerintah yang sebenarnya itu adalah kebijakan yang baik bagi keberlangsungan semua buruh”.
Propaganda yang dilakukan Daeng Wahidin untuk mempengaruhi para pekerja agar menolak UU Ciptakerja adalah bentuk tindakan yang salah dan provokatif. Terlebih dia adalah aktor penggerak aliansi aksi sejuta buruh. Isu penolakan UU Cipta kerja terus dijadikan obyek kepentingan politik praktis oleh Daeng Wahidin, berbagai bentuk polarisasi dan perpecahan karena konflik kepentingan diinternal para buruh terus diciptakan, demi mendapatkan kekuasaan meskipun dengan cara memprovokasi para buruh.
Oleh karena itu, meminta Menkumham RI segera bubarkan aliansi aksi sejuta buruh atas tindakannya yang provokatif serta melanggar tertib administrasi. kemudian meminta aparat penegak hukum segera tindak tegas Daeng Wahidin selaku dalang atas gerakan ini dan audit sumber dana dari aliansi aksi sejuta buruh yang diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak berakibat positif bagi kelangsungan nasib para pekerja.(red)
Tidak ada komentar