AMMIRA DKI Tegaskan Penolakan terhadap Penyelenggaraan DWP 2024 di Jakarta
REDAKSI JAKARTA – Penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) yang direncanakan berlangsung pada 13-15 Desember 2024 di JIExpo Kemayoran kembali menuai gelombang penolakan.
Angkatan Muda Muslimin Indonesia Raya (AMMIRA) melalui Koordinator Wilayah (Korwil) DKI Jakarta, yang akrab disapa Upay, menyampaikan sikap tegas menentang acara tahunan tersebut.
Dalam keterangannya, Upay menilai Pemprov DKI Jakarta bersikap oportunis dengan memberikan izin penyelenggaraan DWP. Meskipun acara ini memberikan dampak ekonomi melalui pajak hiburan dan pariwisata, kebijakan tersebut dianggap hanya mementingkan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral jangka panjang terhadap masyarakat Jakarta.
“Keputusan Pemprov DKI mendukung acara seperti DWP menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan Jakarta sebagai kota yang mempromosikan kegiatan positif dan bermakna. Ini mencerminkan ketimpangan antara prioritas ekonomi dan tanggung jawab sosial pemerintah daerah,” tegas Upay. (30/11).
@redaksi.jakarta
AMMIRA juga mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta saat ini, Teguh Setiabudi, untuk meninjau ulang kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pejabat gubernur sebelumnya. Menurut Upay, langkah ini penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Selain itu, AMMIRA meminta Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, untuk segera mencabut izin keramaian yang telah diberikan. Hal ini dinilai krusial untuk mencegah potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan narkoba, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat. “Pencabutan izin akan menjadi bukti nyata komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan hanya melayani kepentingan segelintir pihak yang mencari keuntungan,” lanjut Upay.
Upay menegaskan bahwa penolakan terhadap konser DWP bukanlah tindakan berlebihan, melainkan bentuk keprihatinan atas masa depan moral generasi muda dan kondisi sosial masyarakat Jakarta. “Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan introspeksi terhadap kebijakan yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi sesaat daripada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Atas dasar itu, AMMIRA menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersuara menolak penyelenggaraan DWP. “Konser ini dapat merusak tatanan moral dan sosial bangsa. Sudah saatnya kita mengedepankan kegiatan yang lebih membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” tutup Upay. (Red)
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar