Polemik Dugaan Penyalahgunaan Dana Reses oleh Dua Anggota Legislatif Halmahera Selatan: Sebuah Tinjauan Kritis

Oleh  : Qatar Airways

Pendahuluan

Baca Juga

SEMMI dan Indonesia 2045

02 Jul 2026

Di tengah upaya reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi anggaran, publik kembali dikejutkan dengan munculnya dugaan penyalahgunaan dana reses oleh dua anggota legislatif Halmahera Selatan yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kasus ini menyeruak setelah sejumlah laporan masyarakat dan temuan internal Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan reses dengan laporan pertanggungjawaban anggaran.

Dana reses, sebagaimana diketahui, merupakan fasilitas negara yang diberikan kepada setiap anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Baca Juga

Millenial Maluku Membaca A.M.Sangadji

05 Jul 2021

Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas publik.

Kronologi Dugaan Penyalahgunaan

Dugaan bermula dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang mencurigai adanya indikasi fiktif dalam pelaksanaan reses yang dilakukan oleh dua anggota DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi PKS pada triwulan pertama tahun anggaran 2025.

Dalam laporan tersebut, LSM menyebutkan bahwa kegiatan reses yang tercantum dalam dokumen laporan tidak pernah dilaksanakan di lapangan, atau dalam beberapa kasus, hanya dilakukan secara simbolis tanpa partisipasi masyarakat yang memadai.

Beberapa kejanggalan yang ditemukan antara lain:

• Tempat kegiatan yang dilaporkan tidak sesuai dengan lokasi sebenarnya. Tidak adanya dokumentasi kegiatan (foto, daftar hadir, notulensi).
• Masyarakat di daerah pemilihan tidak mengetahui atau tidak pernah diundang dalam reses tersebut. Anggaran transportasi dan konsumsi yang diduga dibengkak-kan.

Pihak Inspektorat Daerah yang menindaklanjuti laporan tersebut menemukan indikasi bahwa dana sebesar 75 juta yang dialokasikan untuk masing-masing anggota dalam reses triwulan itu tidak digunakan sesuai ketentuan, dan terdapat potensi kerugian negara sebesar lebih dari Rp800 jutaan secara kumulatif.

Respons Fraksi dan DPRD

Fraksi PKS di DPRD Halmahera Selatan segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka mendukung proses pemeriksaan dan akan memberikan sanksi internal jika terbukti terjadi pelanggaran.

Namun, fraksi juga meminta agar proses ini tidak dijadikan alat politik untuk menjatuhkan nama baik partai, mengingat momen ini berdekatan dengan agenda politik lokal, termasuk Pilkada 2025.

Sementara itu, Pimpinan DPRD menyatakan telah membentuk Tim Verifikasi Internal dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan untuk mendalami kasus ini lebih lanjut.

Ketua DPRD menegaskan bahwa lembaga legislatif akan bersikap netral dan terbuka terhadap semua temuan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi wakil rakyat.

Aspek Hukum dan Regulasi

Penggunaan dana reses telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017.

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik. Dalam konteks hukum, jika terbukti bahwa dana negara digunakan untuk kegiatan fiktif atau tidak sesuai peruntukan, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 . UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidik kejaksaan dapat menggunakan bukti pertanggungjawaban fiktif, keterangan saksi masyarakat, serta audit BPK atau inspektorat sebagai dasar awal untuk menetapkan dugaan korupsi.

Ancaman pidana dalam kasus seperti ini bisa mencapai 4 hingga 20 tahun penjara, disertai denda dan pengembalian kerugian negara.

Dinamika Politik dan Persepsi Publik Kasus ini memunculkan polemik yang lebih luas, tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam ranah sosial-politik. Beberapa pihak menilai bahwa kasus ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengawas.