BGN Persilakan Publik Laporkan Masalah MBG, LSPI: Tanda Pemerintah Tak Alergi Kritik

Jakarta – Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) mengapresiasi sikap Badan Gizi Nasional (BGN) yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan kritik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

Koordinator Nasional LSPI, Dinal, menilai langkah tersebut sebagai bentuk kemajuan dalam tata kelola kebijakan publik yang memberi ruang partisipasi masyarakat.

“Kami menilai sikap yang ditunjukkan oleh Badan Gizi Nasional sebagai langkah maju dalam tata kelola kebijakan publik,” kata Dinal kepada pers di Bogor, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, keterbukaan BGN terhadap laporan dan kritik publik menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap masukan masyarakat dalam pelaksanaan program strategis nasional.

“Sikap BGN untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya merupakan sinyal bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik, melainkan memandangnya sebagai energi korektif untuk menyempurnakan program strategis nasional,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar.

Karena itu, LSPI memandang pengawasan publik menjadi elemen penting untuk memastikan standar gizi, kualitas makanan, dan ketepatan porsi benar-benar dijalankan sesuai Pedoman Teknis Nomor 401.1 Tahun 2026.

“Dalam konteks demokrasi modern, ruang pelaporan berbasis digital adalah bentuk partisipasi warga yang sehat,” kata Dinal.

Ia menilai, ketika masyarakat dapat menyampaikan temuan di lapangan tanpa rasa takut, yang tercipta bukan kegaduhan, melainkan akuntabilitas.

“Kritik yang berbasis fakta justru membantu negara bekerja lebih presisi,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Nasional LSPI, Deni Wahyudi, berpandangan bahwa keterbukaan terhadap pengawasan publik akan memperkuat legitimasi program MBG.

Menurutnya, kebijakan berskala nasional tentu memiliki tantangan dalam implementasi di lapangan. Namun dengan mekanisme kontrol sosial yang terbuka, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak dini.

“Kami juga menilai pendekatan yang tidak represif terhadap ekspresi masyarakat di ruang digital menunjukkan kedewasaan demokrasi,” kata Deni kepada pers di Depok, Kamis (5/3).

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak seharusnya digunakan untuk membungkam kritik konstruktif masyarakat.

“UU ITE bukanlah instrumen untuk membungkam kritik konstruktif, melainkan untuk menjaga ruang digital tetap tertib dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Ke depan, LSPI mendorong BGN menghadirkan kanal aduan resmi yang terintegrasi dan responsif agar laporan masyarakat dapat diverifikasi serta ditindaklanjuti secara sistematis.

Menurut Deni, transparansi dalam proses penanganan laporan masyarakat akan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG.

LSPI juga menilai sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam keberhasilan pembangunan.

“Partisipasi publik bukan ancaman bagi stabilitas kebijakan, melainkan jaminan kualitas kebijakan itu sendiri,” kata Deni.

Ia pun optimistis program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif apabila didukung partisipasi publik yang luas.

“Dengan semangat kolaboratif tersebut, kami optimistis program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih prima, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Demokrasi yang memberi ruang suara kepada rakyat adalah demokrasi yang menguatkan negara,” tegasnya.

Deni menambahkan, LSPI akan terus mengawal implementasi program-program strategis nasional dengan pendekatan konstruktif dan solutif.

“Lentera Studi Pemuda Indonesia akan terus mengawal implementasi program-program strategis nasional dengan pendekatan konstruktif, kritis, dan solutif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.