Anggota DPRD DKI dari PSI Dorong Pemprov Serius Tangani Sampah, Tekankan Edukasi dan Daur Ulang
Redaksijakarta.com – Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk lebih serius dan melibatkan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah yang kian kompleks di ibu kota.
Hal tersebut disampaikan Josephine saat menanggapi kondisi pengelolaan sampah di Jakarta yang dinilai masih memerlukan pembenahan menyeluruh, khususnya dalam aspek partisipasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada warga terkait pemilahan serta daur ulang sampah.
“Pemprov DKI Jakarta harus menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi isu sampah yang sedang kita hadapi sekarang,” ujar Josephine dalam keterangannya kepada awak media, Selasa, (10/3/2026).
Menurutnya, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat program edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami betapa seriusnya persoalan sampah di Jakarta. Dengan demikian, warga dapat terlibat langsung melalui kebiasaan memilah dan mendaur ulang sampah rumah tangga.
@redaksi.jakarta
“Salah satunya, Pemprov DKI perlu mengencarkan edukasi kepada masyarakat untuk menyadarkan betapa peliknya isu sampah ini di Jakarta. Sehingga warga juga harus diajak terlibat dengan cara melakukan pemilahan dan daur ulang sampah,” tegasnya.
Josephine juga menyoroti peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pengolahan sampah. Ia menilai para pelaku usaha tersebut perlu mendapatkan dukungan dan pendampingan dari Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, saat ini sudah banyak warga yang kreatif dalam mengelola sampah, tidak hanya sekadar membersihkan lingkungan tetapi juga mengolah sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
“Bahkan sekarang ini ada warga kita yang sebenarnya sudah kreatif dalam menangani isu sampah di Jakarta. Bukan cuma sekadar membersihkan sampah, tapi sampah-sampah itu juga didaur ulang menjadi barang-barang lainnya sehingga punya manfaat perekonomian,” ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Jakarta menghasilkan sekitar 9 ribu ton sampah setiap hari pada tahun 2025. Di sisi lain, Jakarta tercatat memiliki 2.867 fasilitas bank sampah, namun hanya terdapat 421 fasilitas komposting serta 8 fasilitas produk kreatif berbasis pengolahan sampah.
Josephine menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan dukungan terhadap inisiatif pengolahan sampah berbasis masyarakat.
“Pengusaha-pengusaha seperti itu lah yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemprov DKI. Dimulai dari pendampingan bagi warga yang tertarik memulai usahanya sendiri, hingga kemudahan birokrasi serta bantuan teknis ketika usaha tersebut sudah berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun sistem pengolahan sampah yang lebih efektif dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
“Perlu ada keseriusan dari Pemprov DKI sekarang. Mau sampai kapan lagi kita kewalahan menghadapi permasalahan ini,” imbuhnya.
Selain itu, Josephine juga mengusulkan agar DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) Lingkungan Hidup dapat mempertimbangkan penerapan sanksi bagi warga yang tidak melakukan pemilahan sampah rumah tangga.
“Bahkan lebih daripada itu, saya harap DPRD dengan membentuk Pansus LH bisa menerapkan sanksi terhadap warga-warga yang tidak terlibat dalam pemilahan sampah rumah tangga,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa petugas kebersihan, termasuk pasukan oranye atau Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), selama ini telah menjalankan tugas dengan baik dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Dan para petugas kebersihan dari tingkat dinas sampai PPSU yang tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik perlu segera dievaluasi dan diberikan tindakan tegas,” tutup Josephine.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar