
Oleh: Miftakhudin Tauhidy

(Gerakan Masyarakat Sadar Konstitusi)
Dalam demokrasi, memilih wakil presiden sering kali tidak lebih dari persoalan menghitung kekuatan politik. Siapa yang mampu menambah suara elektoral, memperkuat koalisi, menjaga keseimbangan antarkelompok, atau menjadi representasi wilayah tertentu. Pertimbangan semacam ini memang tidak sepenuhnya keliru. Politik elektoral membutuhkan dukungan dan kompromi. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang kerap luput dari perdebatan: apakah seseorang yang dipilih menjadi wakil presiden benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab kenegaraan?
Pertanyaan ini penting karena jabatan wakil presiden bukan sekadar pelengkap dalam pasangan calon presiden. Ia merupakan bagian dari struktur kekuasaan eksekutif sekaligus pemegang mandat konstitusional yang sangat strategis. Karena itu, pemilihan wakil presiden semestinya tidak berhenti pada kalkulasi kemenangan politik, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, integritas, dan kemampuan mengelola persoalan negara.
@redaksi.jakarta
Meritokrasi pada dasarnya merupakan prinsip penempatan seseorang berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kualifikasi yang dimiliki, bukan semata-mata karena kedekatan personal, hubungan keluarga, patronase, atau kepentingan politik sesaat. Dalam konteks kepemimpinan nasional, prinsip ini seharusnya menjadi salah satu landasan penting dalam menentukan siapa yang layak menduduki jabatan strategis negara.
Salah satu persoalan dalam praktik politik kita adalah kecenderungan memandang jabatan wakil presiden sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan koalisi. Akibatnya, pertimbangan mengenai kapasitas pemerintahan terkadang berada di belakang kepentingan elektoral.
Padahal, kompleksitas persoalan negara semakin meningkat. Pemerintah berhadapan dengan tantangan ekonomi global, ketimpangan sosial, transformasi teknologi, reformasi birokrasi, ketahanan pangan, hingga perubahan geopolitik. Persoalan-persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan popularitas atau kemampuan menggalang dukungan politik. Dibutuhkan pula kecakapan membaca persoalan, menyusun strategi, dan memastikan kebijakan berjalan secara efektif.
Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay menekankan pentingnya kapasitas negara dan kualitas institusi dalam membangun pemerintahan yang efektif. Salah satu persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan adalah bagaimana memastikan jabatan dan kewenangan dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, bukan sekadar mereka yang memperoleh posisi melalui hubungan patronase.
Dalam kerangka tersebut, wakil presiden idealnya menjadi pelengkap kapasitas presiden. Presiden tentu memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah politik nasional, diplomasi, dan kepemimpinan pemerintahan. Namun, tidak ada seorang pemimpin yang memiliki keahlian sempurna dalam seluruh bidang.
Karena itu, wakil presiden dengan keahlian strategis di bidang ekonomi, bisnis, tata kelola kelembagaan, atau transformasi industri dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Ia dapat membantu memperkuat koordinasi kebijakan, mengidentifikasi persoalan yang belum terjangkau, serta mendorong percepatan program pemerintahan.
Dengan kata lain, hubungan presiden dan wakil presiden seharusnya tidak hanya dibangun atas dasar kesamaan kepentingan politik, tetapi juga berdasarkan kemampuan untuk saling melengkapi.
Kita juga perlu melihat meritokrasi sebagai salah satu jalan untuk mengurangi dominasi politik transaksional dalam proses pembentukan kekuasaan.
Dalam praktik demokrasi, pembagian jabatan terkadang menjadi bagian dari kompromi antarelite. Dukungan politik dibalas dengan posisi, loyalitas menjadi pertimbangan utama, sementara kompetensi justru tidak memperoleh perhatian yang semestinya.
Kondisi ini berpotensi melahirkan pemerintahan yang lebih sibuk mengakomodasi kepentingan kelompok daripada menyelesaikan persoalan masyarakat.
Max Weber, melalui gagasannya mengenai birokrasi rasional-legal, menjelaskan bahwa pemerintahan modern membutuhkan sistem yang bertumpu pada aturan, kualifikasi, pembagian kewenangan, dan profesionalitas. Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hubungan personal dan patronase berisiko menjauh dari prinsip rasionalitas kelembagaan.
Dalam konteks pemilihan wakil presiden, gagasan tersebut relevan untuk mengingatkan bahwa jabatan publik bukan hadiah atas kesetiaan politik. Jabatan publik merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban.
Wakil presiden dengan rekam jejak yang jelas, pengalaman mengelola organisasi, pemahaman ekonomi, serta kemampuan merumuskan kebijakan dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintahan. Kehadirannya juga dapat memperkuat kepercayaan bahwa keputusan negara dibuat dengan pertimbangan yang rasional dan terukur.
Hal ini berkaitan dengan pentingnya kepastian institusional dalam pembangunan ekonomi. Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail menjelaskan bahwa kualitas institusi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Institusi yang inklusif memberikan ruang bagi kepastian hukum, partisipasi, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Karena itu, kepemimpinan nasional membutuhkan orang-orang yang tidak hanya mampu memenangkan kontestasi, tetapi juga memahami bagaimana institusi negara bekerja dan bagaimana kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ada satu aspek lain yang membuat posisi wakil presiden tidak boleh dipandang sebelah mata, yakni fungsi konstitusionalnya dalam keberlanjutan kepemimpinan nasional.
Pasal 8 UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, presiden digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa wakil presiden bukan sekadar pejabat pendamping. Ia merupakan figur yang secara konstitusional dipersiapkan untuk mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan tertinggi negara dalam keadaan tertentu.
Dengan demikian, kompetensi wakil presiden seharusnya tidak hanya diukur dari kemampuannya mendampingi presiden, tetapi juga dari kesiapannya memimpin negara apabila situasi konstitusional mengharuskannya.
Joel K. Goldstein dalam The White House Vice Presidency membahas perkembangan jabatan wakil presiden dalam sistem politik Amerika Serikat, yang secara bertahap mengalami perubahan dari posisi yang relatif terbatas menjadi bagian yang lebih terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.
Pelajaran pentingnya adalah jabatan wakil presiden dapat memiliki peran strategis ketika diberikan ruang, tanggung jawab, dan kapasitas yang memadai.
Bayangkan jika negara menghadapi krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, atau keadaan darurat nasional, sementara wakil presiden tidak memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup untuk memahami persoalan tersebut. Transisi kepemimpinan berpotensi menghadapi hambatan serius.
Karena itu, meritokrasi dalam pemilihan wakil presiden juga dapat dipahami sebagai bentuk investasi terhadap keberlanjutan konstitusional negara kita.
Meski demikian, meritokrasi bukan tanpa persoalan. Kita tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa orang yang memiliki gelar akademik tinggi, pengalaman bisnis luas, atau keahlian teknis otomatis menjadi pemimpin yang baik.
Michael Sandel dalam The Tyranny of Merit mengingatkan bahwa masyarakat yang terlalu mengagungkan prestasi dapat melahirkan kesombongan kaum elite dan merendahkan mereka yang dianggap tidak memiliki pencapaian serupa. Kritik ini penting agar meritokrasi tidak berubah menjadi pembenaran bagi dominasi kelompok teknokrat.
Demokrasi tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar, tetapi juga pemimpin yang memahami masyarakat. Kapasitas teknis harus berjalan bersama kepekaan sosial, integritas, dan kesediaan mendengarkan aspirasi publik.
Robert Dahl melalui pemikirannya tentang demokrasi juga mengingatkan pentingnya partisipasi dan kesetaraan politik. Pemerintahan yang baik tidak cukup hanya efektif secara administratif, tetapi harus memiliki legitimasi dari masyarakat yang diperintah.
Artinya, wakil presiden ideal bukan semata-mata seorang teknokrat yang menguasai angka dan kebijakan. Ia juga harus memiliki kemampuan membangun komunikasi politik, menjembatani perbedaan kepentingan, serta memperoleh kepercayaan dari berbagai kelompok masyarakat.
Di sinilah kita membutuhkan perpaduan antara technocratic competence dan political capital. Keahlian tanpa legitimasi politik berisiko membuat kebijakan sulit dijalankan. Sebaliknya, modal politik tanpa kompetensi dapat melahirkan pemerintahan yang kuat dalam konsolidasi kekuasaan, tetapi lemah dalam penyelesaian persoalan publik.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai siapa yang layak menduduki kursi wakil presiden seharusnya membawa kita pada pembicaraan yang lebih substansial mengenai masa depan tata kelola pemerintahan.
Kita perlu keluar dari kebiasaan mengukur kelayakan seorang calon hanya berdasarkan popularitas, kedekatan dengan elite, kemampuan memenangkan suara, atau besarnya kekuatan koalisi. Semua itu mungkin penting dalam kontestasi elektoral, tetapi tidak cukup untuk menjamin kualitas kepemimpinan.
Negara membutuhkan figur yang memahami persoalan strategis, memiliki pengalaman dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan yang nyata.
Meritokrasi bukan berarti menghapus politik dari proses pemilihan pemimpin. Sebab, dalam demokrasi, legitimasi politik tetap menjadi fondasi utama kekuasaan. Namun, meritokrasi seharusnya memastikan bahwa proses politik tidak mengabaikan kapasitas dan tanggung jawab kenegaraan.
Kursi wakil presiden terlalu strategis jika hanya diperlakukan sebagai bagian dari kompromi elektoral. Di balik jabatan tersebut terdapat tanggung jawab untuk membantu menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan keberlanjutan konstitusional.
Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan demokrasi bukan hanya terletak pada siapa yang berhasil memenangkan pemilihan, melainkan juga pada seberapa baik orang-orang yang terpilih menjalankan mandat rakyat.
Sudah waktunya meritokrasi menjadi bagian penting dari cara kita membicarakan kepemimpinan nasional. Bukan sekadar mencari siapa yang paling populer atau paling dekat dengan pusat kekuasaan, melainkan siapa yang paling memiliki kapasitas untuk mengabdi dan mengelola masa depan negara.
Tidak ada komentar