
REDAKSIJAKARTA.COM | JAKARTA — Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung sejumlah agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif DPN LKPHI Ismail Marasabessy menilai Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, kontribusi tersebut tidak hanya terlihat dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui keterlibatan kepolisian dalam berbagai program yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
“Dukungan nyata Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap program pemerintah dijabarkan melalui berbagai program strategis, antara lain penegakan supremasi hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara nasional, pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan narkoba, pemenuhan gizi nasional, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ismail.
@redaksi.jakarta
Ia mengatakan keterlibatan Polri dalam sejumlah sektor tersebut menunjukkan luasnya tanggung jawab institusi kepolisian dalam mendukung pembangunan nasional.
Namun, Ismail menilai penguatan profesionalisme, pelayanan publik, dan penegakan hukum yang berkeadilan tetap perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
DPN LKPHI juga menyoroti penanganan Polri terhadap sejumlah aksi unjuk rasa yang berkembang menjadi kerusuhan pada Agustus lalu.
Ismail menilai proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan memastikan dugaan pelanggaran hukum ditangani melalui mekanisme yang berlaku.
“Termasuk ketika terjadi aksi unjuk rasa yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan pada Agustus lalu. Polri berhasil mengungkap dan menangani para pelaku yang diduga terlibat. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan setiap tindakan yang melanggar hukum dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Menurut Ismail, stabilitas keamanan dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim yang mendukung pembangunan.
Karena itu, ia mendorong Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, profesionalisme, serta konsistensi dalam menjalankan penegakan hukum.
DPN LKPHI berharap kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung agenda pembangunan dapat terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan prinsip hukum, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
“Polri adalah garda terdepan dan pilar utama dalam menjaga keamanan serta mengawal berbagai agenda pembangunan nasional. Kami berharap kinerja positif ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi terciptanya Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera,” pungkas Ismail.
Tidak ada komentar