
REDAKSIJAKARTA.COM | DEPOK — Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Depok, Muhammad Kahfi, mengkritik pola pelibatan generasi muda dalam pembangunan daerah yang dinilainya masih perlu diperkuat.

Menurut Kahfi, pemuda tidak semestinya hanya hadir sebagai peserta dalam berbagai agenda pemerintah.
Kelompok muda, kata dia, perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembangunan, mulai dari menyampaikan gagasan hingga ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan.
“Pemuda Depok jangan hanya dipanggil ketika pemerintah membutuhkan massa atau peserta kegiatan. Kami ingin dipanggil ketika pemerintah membutuhkan gagasan dan solusi,” tegas Kahfi dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
@redaksi.jakarta
Kahfi mengatakan Depok memiliki potensi besar dari sisi sumber daya manusia usia muda. Perkembangan teknologi, kreativitas, kemampuan beradaptasi, serta jejaring sosial yang dimiliki generasi muda dinilai dapat menjadi modal penting dalam menjawab berbagai persoalan perkotaan.
Karena itu, pelibatan pemuda menurutnya tidak cukup dilakukan melalui kegiatan yang bersifat seremonial maupun program jangka pendek.
Pemerintah daerah perlu menyediakan ruang partisipasi yang memungkinkan organisasi kepemudaan ikut memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan.
“Pemuda harus hadir sejak proses perencanaan pembangunan. Kami ingin menjadi mitra pemerintah, bukan sekadar objek program pemerintah,” ujar Kahfi.
Ia menilai agenda kepemudaan di Depok perlu diarahkan pada persoalan yang lebih konkret, seperti akses pekerjaan, kewirausahaan, pendidikan, ekonomi kreatif, teknologi digital, kepemimpinan, penyediaan ruang publik serta pemberdayaan masyarakat.
Kahfi juga mendorong adanya forum kemitraan pemuda yang dapat mempertemukan Pemerintah Kota Depok dengan organisasi kepemudaan secara berkala.
Forum tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi mampu menghasilkan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Menurut dia, kebutuhan pemuda di setiap wilayah Depok tidak selalu sama. Karakteristik dan persoalan di tingkat kecamatan maupun kelurahan memiliki perbedaan sehingga kebijakan kepemudaan sebaiknya disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal.
“Setiap kecamatan dan kelurahan memiliki persoalan dan potensi yang berbeda. Karena itu, program kepemudaan harus berbasis kebutuhan dan potensi lokal, bukan sekadar program yang seragam,” katanya.
Selain terlibat dalam proses perumusan kebijakan, organisasi kepemudaan juga dinilai dapat menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai program sosial.
GP Ansor Depok membuka peluang kolaborasi dalam sejumlah bidang, di antaranya pendidikan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, digitalisasi, penguatan karakter serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
Kahfi menegaskan, dorongan tersebut bukan semata-mata permintaan agar pemerintah memberikan ruang kepada organisasi kepemudaan.
GP Ansor, kata dia, juga menawarkan kapasitas dan jaringan yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Kami tidak sedang menuntut pemerintah untuk memberikan ruang tanpa kontribusi. Kami menawarkan kolaborasi. Pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya, sementara pemuda memiliki energi, kreativitas, jaringan sosial dan kemampuan menjangkau masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap pola hubungan antara pemerintah dan organisasi kepemudaan di Depok ke depan dapat berkembang dari hubungan administratif menjadi kemitraan yang lebih substantif.
Menurut Kahfi, pembangunan daerah akan lebih kuat apabila pemerintah tidak hanya membuat kebijakan untuk generasi muda, tetapi turut memberikan ruang bagi pemuda untuk ikut menentukan arah kebijakan tersebut.
“Pemerintah tidak cukup hanya membangun untuk pemuda, tetapi harus membangun bersama pemuda,” pungkas Kahfi.
GP Ansor Kota Depok menyatakan siap mengambil bagian dalam kolaborasi pembangunan daerah dengan tetap menjalankan fungsi organisasi kepemudaan sebagai wadah pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. (Red)
Tidak ada komentar