Yunita Sekjen DPP PAGI Ajak Publik Kedepankan Politik Santun, Kritik Konstruktif, dan Pemberdayaan Masyarakat
REDAKSIJAKARTA.COM | JAKARTA Jumat, 13 November 2026, — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Pasukan Gibran Indonesia (PAGI), Yunita, mendorong terciptanya budaya politik yang santun, berintegritas, dan mengedepankan kritik konstruktif.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi harus menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan dan memperkuat persatuan, bukan justru memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Yunita menilai kedewasaan berpolitik tidak hanya diukur dari kemampuan memberikan dukungan kepada pemimpin atau kelompok tertentu, tetapi juga dari keberanian menyampaikan kritik secara objektif, berdasarkan data, serta tetap menjunjung tinggi etika.
Ia menegaskan bahwa dukungan politik tidak seharusnya dimaknai sebagai sikap menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
@redaksi.jakarta
Selain aktif dalam organisasi, Yunita memiliki perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatannya dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta memperluas kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
Pengalaman Yunita di dunia politik juga menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya kepada masyarakat. Ia pernah mengikuti kontestasi pemilihan legislatif sebagai calon anggota legislatif dari Partai NasDem.
Pengalaman tersebut memberinya ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat, memahami aspirasi konstituen, serta mengenali berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.
Dalam pandangannya, integritas pejabat publik merupakan aspek penting yang harus dijaga. Yunita menilai setiap penyelenggara negara, khususnya anggota legislatif yang memperoleh mandat rakyat, harus mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan tersebut.
Apabila terbukti melakukan korupsi atau pelanggaran serius yang merugikan masyarakat, pejabat bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Yunita berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka objektivitas dengan mengedepankan dokumen, fakta, dan mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan pentingnya memahami perbedaan sistem pendidikan di dalam dan luar negeri secara proporsional agar pembahasan tidak berkembang menjadi penilaian yang hanya didasarkan pada asumsi.
Yunita turut berpandangan bahwa pengalaman Gibran ketika menjabat sebagai Wali Kota Surakarta merupakan salah satu bagian dari rekam perjalanan kepemimpinannya.
Pengalaman menjalankan pemerintahan daerah, berinteraksi dengan masyarakat, serta menangani persoalan pelayanan publik dapat menjadi bahan evaluasi dalam melihat kapasitas dan perjalanan seorang pemimpin.
Lebih jauh, Yunita mendorong perempuan Indonesia dan generasi muda agar semakin aktif mengambil peran dalam kehidupan sosial, organisasi, pemberdayaan ekonomi, hingga ruang pengambilan keputusan.
Menurutnya, kesempatan untuk berkontribusi terhadap bangsa tidak harus menunggu seseorang menduduki jabatan strategis.
Kepedulian dan tindakan nyata di lingkungan masyarakat juga merupakan bentuk pengabdian yang memiliki arti penting.
Sebagai Sekjen DPP Pasukan Gibran Indonesia (PAGI), organisasi yang dipimpin Ketua Umum Fritz, Yunita juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun iklim demokrasi yang sehat.
Ia menekankan bahwa kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi selama disampaikan secara bertanggung jawab, berlandaskan fakta, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam momentum semangat Sumpah Pemuda, ia berharap nilai persatuan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui kolaborasi, inovasi, serta keterlibatan aktif generasi muda dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
Yunita berharap pengalaman organisasi, kegiatan sosial, pemberdayaan UMKM, dan keterlibatannya dalam dunia politik dapat menjadi motivasi bagi perempuan serta generasi muda untuk berani mengambil peran.
Baginya, membangun Indonesia bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Jangan menunggu memiliki jabatan besar untuk bisa berbuat sesuatu bagi bangsa. Mulailah dari lingkungan sekitar, bantu masyarakat, kembangkan potensi diri, dan berikan kontribusi nyata. Karena kemajuan bangsa membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat,” demikian pesan Yunita. (HN)
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar