KAMMI Apresiasi Polri Membentuk Satgas TPPO

Redaksi Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menugaskan Polri sebagai pelaksana harian Satgas TPPO.

Sandi mengatakan Satgas TPPO yang telah dibentuk itu akan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Asep Edi Suheri. Sementara bertugas sebagai Wakil Ketua Satgas TPPO yakni Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto.

“Satgas TPPO Polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim yang bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/6).

Selain itu, Fauzan Ohorella Ketua Umum Komunitas Aspirasi Milenial Maluku Indonesia turut memberikan apresiasi atas pembentukan Satgas TPPO tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan hal konkret untuk memutus mata rantai kasus perdagangan orang di Indonesia.

Baca Juga

Festival Tari Betawi Jadi Panggung UMKM, 30 Pelaku Usaha Ramaikan Acara di Jakarta Pusat

29 Agu 2026

“Saya lihat sebelumnya di media dalam 1 tahun sebanyak 1.900 mayat WNI di pulangkan ke Indonesia. Artinya, pembentukan Satgas TPPO ini bisa menjadi alternatif untuk memberantas kejahatan TPPO sehingga dapat memutus mata rantai kasus tersebut.” Ujarnya

Dia menambahkan lagi, pembentukan Satgas TPPO di berbagai wilayah juga sangat penting untuk mengantisipasi kejahatan TPPO itu. Pasalnya, rata-rata WNI yang menjadi korban TPPO ini selalu berasal dari daerah pelosok seperti Banten, Jawa Barat, Maluku dan berbeagai daerah lainnya.

“Modusnya hampir sama, yakni iming-iming menjadi pekerja di luar negeri (TKI). Agensi penyalur tenaga kerja ilegal ini juga sangat terstruktur, setahu saya mereka selalu buat pasport dan visa (ibadah haji). Padahal sampai sana merek (WNI) di jual.” Tambahnya

Sebagai penutup, aktivis asal Maluku ini juga berharap, Polri bukan hanya menindak tegas kasus TPPO ini. Tetapi juga memberikan edukasi untuk masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.

“Harapan kami Polri yang memiliki SDM sampai di pelosok daerah terpencil, bisa juga memberikan edukasi bagi masyarakat yang ingin menjadi pekerja (TKI) di luar negeri. Sebab, menurut kami, pintu masuk terbesar kasus TPPO ini adalah pekerja migran”. Tutup Fauzan Ohorella pendiri AlMulk Indonesia.(red)