REDAKSIJAKARTA.COM| JAKARTA – Ketua Umum Emak Muda (EMUD) Pusat sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil, mengecam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan kepala negara, kehormatan institusi kepresidenan, hingga kedaulatan bangsa.
Oktasari menegaskan, Prabowo merupakan Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan mandat melalui proses konstitusional. Karena itu, tindakan penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
“Jangan pernah menganggap remeh tindakan penyadapan terhadap Bapak H. Prabowo Subianto. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih melalui proses konstitusional. Tindakan semacam ini bukan hanya menyangkut pribadi Presiden, tetapi juga menyangkut kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” ujar Oktasari, Jumat (6/11/2026).
Dia menilai, apabila penyadapan tersebut dilakukan secara ilegal dengan tujuan mengganggu dan melemahkan pemerintahan yang sah, tindakan itu dapat menjadi ancaman serius terhadap negara, bahkan berpotensi mengarah pada upaya makar apabila unsur hukumnya terpenuhi.
@redaksi.jakarta
“Ini bukan lagi sekadar persoalan perbedaan politik. Jika ada pihak yang sengaja melakukan tindakan untuk mengganggu dan melemahkan pemerintahan yang sah, maka hal tersebut harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap negara. Jangan sampai praktik seperti ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita,” tegasnya.
Oktasari juga menyampaikan sikap tegasnya bersama EMUD dan DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya dalam memberikan dukungan kepada Prabowo.
“Saya pribadi ingin menegaskan, jangan main-main dengan kami, EMUD dan DPD Gerindra Papua Barat Daya. Kami siap pasang badan untuk Bapak H. Prabowo Subianto. Jika sampai ada yang menyentuh sehelai rambut beliau, kami tidak akan tinggal diam,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Oktasari meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan tersebut. Dia meminta pihak-pihak yang terlibat diungkap, termasuk motif dan tujuan di balik tindakan tersebut.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan ilegal yang berpotensi mengancam keamanan kepala negara maupun stabilitas pemerintahan.
Oktasari menegaskan bahwa menjaga kehormatan Presiden dan menghormati konstitusi merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar