ARUNIKA Indonesia Desak Polri Bongkar Aktor Intelektual Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
REDAKSIJAKARTA.COM | JAKARTA – Koordinator Nasional ARUNIKA Indonesia, Muhamad Rodin, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta penyelidikan tidak berhenti pada penetapan empat tersangka, tetapi juga mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik perkara tersebut.
Menurut Rodin, pengungkapan empat tersangka harus menjadi langkah awal untuk menelusuri keseluruhan rangkaian dugaan penyadapan, mulai dari pihak pemberi perintah, pelaksana, penerima hasil penyadapan, hingga motif di balik tindakan tersebut.
“Jangan berhenti pada empat tersangka. Bongkar seluruh rantainya. Siapa yang memberikan perintah, siapa yang terlibat, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan untuk kepentingan apa semua itu dilakukan. Jangan sampai pelaksana menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, sementara aktor utama luput dari pengusutan,” tegas Rodin.
@redaksi.jakarta
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Karena itu, proses penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh terpengaruh oleh dinamika politik yang berkembang.
Rodin juga mengingatkan masyarakat agar tidak kehilangan fokus akibat munculnya isu pergantian Wakil Presiden yang menyeret nama Sufmi Dasco Ahmad dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, berbagai spekulasi politik tersebut jangan sampai menggeser perhatian publik dari persoalan utama, yakni pengungkapan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
“Jangan sampai isu tersebut justru menjadi pengalihan perhatian dari persoalan utama. Fokus kita harus tetap pada pengungkapan dugaan penyadapan Presiden sampai tuntas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rodin menegaskan bahwa menjaga kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun lingkaran kekuasaan.
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat, termasuk relawan di daerah, memiliki peran dalam mengawal stabilitas dan kepentingan bangsa.
Ia menyatakan ARUNIKA Indonesia mendorong agar siapa pun yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa melihat latar belakang maupun kedekatan politiknya.
“Kami di daerah ikut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo. Karena itu, siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk dari lingkaran pemerintahan maupun internal partai mana pun, harus diproses secara hukum tanpa pengecualian,” katanya.
Rodin juga meminta Polri menjalankan penyelidikan secara profesional, transparan, dan independen. Ia menekankan pentingnya mengungkap fakta berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan ataupun kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, proses hukum harus mampu memastikan tidak ada pihak yang dikorbankan untuk menutupi keterlibatan pihak lain. Seluruh pihak yang memiliki keterkaitan harus diperiksa secara objektif sesuai ketentuan hukum.
“Jangan ada kriminalisasi, jangan ada kambing hitam, dan jangan ada aktor utama yang dilindungi. Presiden harus dijaga, negara harus dikawal, dan hukum harus ditegakkan. Kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan politik siapa pun,” tutup Rodin.
ARUNIKA Indonesia berharap Polri dapat menuntaskan pengungkapan perkara tersebut secara terbuka dan akuntabel.
Bagi Rodin, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penetapan tersangka, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap seluruh rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar