Penyelenggaraan Haji tahun 2023 Bermasalah, Lalu Siapa yang Bertanggung Jawab?

Redaksi Jakarta – Presiden RI Joko Widodo dan pimpinan DPR RI diminta turun tangan untuk melakukan evaluasi secara total kepada Kementerian Agama (Kemenag) terkait rentetan permasalahan yang terjadi dalam pelaksaan ibadah Haji 2023.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menegaskan, kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga harus dievaluasi oleh Presiden Jokowi karena persoalan-persoalan yang sangat merugikan jemaah haji Indonesia.

“Menteri Agama harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian ini. Kinerjanya harus dievaluasi total,” tegas Ujang Komarudin kepada wartawan, Selasa (4/7).

Berbagai persoalan yang terjadi adalah terkait transportasi. Juga terlantarnya ribuan jemaah akibat keterlambatan distribusi konsumsi makanan dan minuman. Akibatnya, para jemaah tersebut sampai kelelahan. Mirisnya, tenda untuk peristirahatan juga mengalami kekurangan dan dirasa jauh dari kelayakan.

“Ada juga dugaan rekrutmen panitia haji dari ormas tertentu. Ini juga jangan diulangi lagi, ini berbahaya dan menyakitkan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Oleh karena itu, Ujang kembali menegaskan bahwa kinerja Menag Yaqut sangat perlu untuk dievaluasi secara total.

“Hal itu penting agar jabatan yang diembannya (Menag Yaqut) itu amanah,” tutupnya.

Anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais mengungkapkan beberapa masalah di penyelenggaraan Haji tahun 2023. Dia menyebut pelayanan untuk jemaah Indonesia sangat kacau dan berantakan, mulai pendaftaran, keberangkatan, hingga pelaksanaan haji di Tanah Suci.

“Kalau masih ingat hacker yang menyerang Bank Syariah Indonesia, itu mempengaruhi kloter jemaah. Banyak dana haji di sana yang ketika mendata pelunasan, datanya kacau. Jadi agak terlambat penentuannya,” ungkap Indra kepada Media Indonesia, Jumat, 30 Juni 2023.

Belum lagi masalah fasilitas di asrama haji dan makanan yang dikonsumsi jemaah selama di asrama. Indra membeberkan konsumsi di asrama Bekasi, Pondok Gede dan Indramayu tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan pada jemaah.

“Ada kejadian yang kami pas datang itu tidak higienis, ada beberapa jemaah yang sakit. Kalau mereka kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segala macam, ternyata masih tembus juga masalah konsumsi itu,” ujarnya.

Ia mengatakan pemberian living cost untuk jemaah juga bermasalah. Jemaah disebut diberi uang saku dalam bentuk rupiah, bukan riyal.

Komisi VIII DPR RI akan memanggil pihak Kemenag untuk melakukan evaluasi total penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2023 yang dianggap memiliki banyak kekurangan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan pemanggilan dilakukan setelah musim haji tahun ini selesai.

“Kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini,” kata Ace dalam keterangannya dikutip Selasa (4/7).

Ace membeberkan setidaknya terdapat lima temuan dari Tim Pengawas Haji DPR terkait pelaksanaan haji tahun 2023 ini. Temuan pertama, kata dia, terkait persoalan distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina.

Ace menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih.

“Keterlambatan makanan selama di Mina bagi jemaah. Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan,” kata Ace.

Temuan kedua, Ace menyoroti jumlah kamar mandi di Arafah yang terbatas bagi jemaah. Ia menyebut jumlah kamar mandi tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji sehingga memicu antrean panjang.

“Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet. Apalagi seharusnya diperhatikan jumlah toilet yang lebih banyak untuk perempuan karena jumlah jemaah haji Indonesia lebih banyak perempuannya,” ucapnya.

Ace juga mengatakan Timwas Haji DPR menemukan persoalan akomodasi atau transportasi jemaah haji. Ia menilai transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Kasus telantarnya jemaah di Muzdalifah dianggapnya sebagai kesalahan fatal.

“Kasus bus Taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna,” kata dia.

Temuan keempat, kata dia, adalah fasilitas pelayanan haji bagi para lansia yang tidak optimal.

“Beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan, seperti kursi roda dan golf car, kami temukan tidak optimal,” ujarnya.

Terakhir, Ia mengatakan kinerja mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi yang tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi yang tak memandai.

“Kami banyak menemukan jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina. Termasuk kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan jemaah haji Indonesia.

Ditambah lagi manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda,” kata dia.

Berkaca pada persoalan tersebut, Ace meminta pemerintah meninjau ulang keberadaan mashariq. Ia meminta pemerintah menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas pelayanan mashariq yang bermasalah.

“Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi-lah yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama,” ucapnya.(red)