SKS Aksi depan KPK , Korupsi di Bontang di Lakukan Bersama-sama

Redaksijakarta.com-Jakarta| Pasca Konferensi pers hari senin, kini Sentral Kajian Strategis Mahasiswa (SKS Mahasiswa) yang terdiri dari Komunitas Pelajar Anti Korupsi (KPAK) dan Aliansi Pemuda Kalimantan Timur (APKT) geruduk KPK dan mendesak KPK memeriksa dugaan korupsi Kolusi dan Nepotisme di Kota Bontang.

“Semua Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merugikan keuangan Negara harus segera di berantas,” ujar Chairullah, Koordinator aksi, Kamis (21/11/2019).

Lebih lanjut ia menerangkan berdasarkan temuan, Apa yang terjadi di kota Bontang ini merupakan Cara pembobolan keuangan daerah, dan bentuk penghianatan kepada rakyat kota bontang yang mengabaikan Marwah dari Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang.

“Pemerintah Pusat Melalui KPK harus Selidiki Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) karena secara sengaja mengubah pagu anggaran yang sudah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bontang” Ujar Chairullah

“Perubahan Anggaran Belanja tersebut pastinya menjadi sesuatu yang janggal. Sebab penambahan belanja hasil rapat Paripurna sebesar Rp.188.314.033.399,00 berubah secara sepihak. Menjadi Rp.233.875.327.715,00,” imbuhnya.

Selain itu dalam orasinya, Dikatakan bahwa proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kota Bontang yang menelan anggaran 7,5 M tersebut bermasalah.

“Kami mengetahui Bahwasanya Kejaksaan Negeri Bontang telah melayangkan surat dengan No.B/O.417/Dek.3/06/2019 tertanggal 27 juni 2019 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang yang isinya adalah, bahwa Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D yang akan dibangun Di Kota Bontang, Belum Memenuhi persyaratan yang di isyaratkan dalam petunjuk tekhnis ijin mendirikan, izin operasional dan peningkatan kelas Rumah sakit direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017. Sehingga dalam surat tersebut Kejaksaan Negeri Bontang Menjelaskan bahwa Permohonan Untuk permohonan pengawasan dan pengamanan kegiatan proyek strategis Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Tidak dapat Ditindaklanjuti” Ungkap Chairullah.

Dalam aksi demonstrasi didepan Gedung KPK Chairul pun meminta adanya pengembangan kasus OTT Direktur PT. Harlis Tata Tahta (HTT) dengan dugaan keterlibatan Ketua DPRD dalam Jual beli Proyek Jalan di Bontang melalui anak buah Hartoyo.

“Kami meminta agar KPK mengembangkan penyelidikan terkait OTT Hartoyo Direktur PT. Harlis Tata Tahta (HTT) dalam jual beli proyek pembangunan jalan di Kota Bontang, Kami menduga adanya Gratifikasi dan suap jualbeli proyek melalui anak buah hartoyo kepada ketua DPRD Bontang.” Teriak Chairul.

Di akhir orasinya chairul meminta KPK segera tangkap oknum-oknum yang terlibat dalam lingkaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Bontang.

“Pokoknya kami minta KPK Bersihkan Dinasty yang Korup di Bontang, Mulai dari pejabatnya sampai dengan Panitia Lelang, Makelar Tanah, Koordinator Penerima uang dari Kontraktor dan pengusaha pemberi suap atau gratifikasi di Bontang” ujar nya

“kami pun Mengkritisi tentang Keputusan Walikota Bontang Nomor:188.45/389/RSUD/2019 tentang pembentukan dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Periode tahun 2019-2022. Ini adalah bukti pelanggaran seorang kepala daerah karena mengangkat suaminya jadi badan pengawas di rumah sakit umum daerah bontang” tutup chairullah.