Kemenpora Dorong Sinkronisasi Komite untuk Atasi Dualisme Cabor Menuju Olimpiade 2028

RedaksiJakarta, Jakarta – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora RI) Taufik Hidayat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Dualisme Cabang Olahraga (Cabor) di Graha Kemenpora, Kamis (27/11). Rakor ini dihadiri perwakilan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi).

Tujuan Rakor

Wamenpora Taufik menyampaikan rakor digelar berdasarkan arahan Menpora Erick Thohir dan Presiden RI Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian besar agar setiap cabor memiliki kepengurusan jelas dan atlet dapat meraih prestasi maksimal. Fokus rakor adalah penyelesaian dualisme kepengurusan induk atau federasi olahraga.

“Kita ingin tahun depan lebih fokus pada pembinaan atlet dan cabang-cabang olahraga lainnya. Ini menjadi tanggung jawab kami sesuai arahan Presiden yang peduli terhadap semua cabor,” ujar Wamenpora Taufik.

Pembahasan Utama

• Penyelesaian Dualisme Cabor
  Kemenpora berupaya mengidentifikasi cabor yang masih memiliki induk ganda di KONI dan Kormi. Tujuannya agar satu cabor hanya berada di satu komite, sehingga pembinaan atlet lebih efektif.

• Progres Upaya Penyelesaian
  Wamenpora menekankan pentingnya komunikasi antara KONI, KOI, dan cabor terkait untuk menyelesaikan dualisme. Presiden Prabowo menegaskan agar semua dualisme diakhiri karena kondisi ini merugikan atlet.

• Koordinasi Antar Stakeholder
  Kemenpora mendorong semua komite bekerja sama dan terbuka, menyamakan persepsi agar pembangunan olahraga nasional lebih terarah hingga 2028.

Harapan Wamenpora

“Saya harap KONI dan KOI bisa memberikan gambaran cabor mana saja yang masih bermasalah, serta bagaimana sikap masing-masing. Ke depannya hal ini akan merugikan para atlet,” tegas Wamenpora Taufik.

Rakor ini juga dihadiri Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenpora Andry M. Ginting, serta Tenaga Ahli Wamenpora Bidang Hukum Ronald Panjaitan.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis Kemenpora untuk memastikan kepengurusan cabor lebih jelas, efektif, dan menghindari kerugian bagi atlet akibat dualisme federasi.