Aksi BASMI Soroti Dugaan Intervensi Politik di PD Pasar Jaya

Jakarta – Barisan Muda Indonesia (BASMI) menggelar aksi unjuk rasa menyoroti dugaan intervensi politik dan praktik balas jasa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, khususnya di tubuh PD Pasar Jaya, Kamis (23/4/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menilai BUMD seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik dan penggerak ekonomi daerah yang dikelola secara profesional, bukan dijadikan ruang kepentingan politik.

Baca Juga

Setya Kita Pancasila dan AAU Perkuat Kolaborasi Kebangsaan Lewat Kunjungan di Yogyakarta

29 Mei 2026

Koordinator Lapangan BASMI, Yaseer Arafaat, mengatakan penempatan pejabat di lingkungan BUMD harus mengedepankan kompetensi dan integritas, bukan kedekatan politik.

“Penempatan individu yang tidak berbasis kompetensi, melainkan kedekatan politik atau kontribusi dalam kontestasi kekuasaan, berpotensi merusak tata kelola perusahaan,” kata Yaseer dalam keterangannya.

Menurutnya, intervensi politik dalam pengelolaan BUMD dapat mengganggu profesionalisme perusahaan dan memicu inefisiensi. Ia menyebut keputusan bisnis yang semestinya rasional dan berbasis data berpotensi berubah menjadi keputusan politis yang sarat kepentingan jangka pendek.

Massa aksi juga menyoroti dugaan praktik balas jasa dalam pengisian jabatan di PD Pasar Jaya yang dinilai mencederai prinsip meritokrasi.

“Individu yang memiliki kapasitas dan integritas justru bisa tersingkir oleh mereka yang memiliki akses politik. Ini menciptakan budaya kerja yang tidak sehat dan menghambat inovasi,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, BASMI meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi dan komisaris PD Pasar Jaya yang diduga diangkat karena kepentingan politik dan balas jasa.

Mereka juga mendesak penghentian segala bentuk intervensi politik dalam proses rekrutmen, rotasi jabatan, hingga pengambilan keputusan strategis di lingkungan PD Pasar Jaya.

Selain itu, BASMI meminta penerapan sistem seleksi terbuka berbasis meritokrasi dengan melibatkan lembaga independen guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Tak hanya itu, mereka turut mendesak audit menyeluruh terhadap kinerja dan keuangan PD Pasar Jaya serta membuka hasil audit kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam aksi tersebut, massa juga meminta evaluasi terhadap anggota Dewan Pengawas PD Pasar Jaya, La Ode Basir, yang disebut terindikasi menyalahgunakan wewenang.