PB IKAMI Sulsel Minta Bupati Gowa Lebih Terbuka ke Publik, Hormati Proses Pansus Hak Angket

Jakarta – Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (PB IKAMI Sulsel) meminta seluruh pihak menghormati proses yang tengah berlangsung terkait berbagai polemik yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Gowa. Organisasi tersebut menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi mekanisme konstitusional untuk berjalan secara objektif.

Ketua PB IKAMI Sulsel Arli Tresna mengatakan pihaknya menghormati langkah DPRD Kabupaten Gowa yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif. Namun, menurutnya, proses tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berlandaskan fakta.

Baca Juga

“Di Ulang Tahun Prabowo, Harapan Masyarakat Betawi: Representasi di Kabinet dan Masa Depan Jakarta” ?

17 Okt 2024

“Kami menghargai proses yang berjalan di DPRD Kabupaten Gowa sebagai bagian dari hak konstitusional lembaga legislatif. Namun seluruh pihak harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menjadikan opini publik sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan,” kata Arli dalam keterangannya.

PB IKAMI Sulsel juga menyoroti pernyataan Bupati Gowa yang meminta agar pembahasan Pansus tidak memasuki ranah kehidupan pribadi serta menyatakan kesiapannya memberikan klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang.

Menurut Arli, situasi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Langkah itu dinilai penting agar polemik yang berkembang tidak terus memunculkan spekulasi dan kegaduhan di ruang publik.

“Kami meminta Ibu Bupati untuk mengambil langkah yang lebih aktif dan terbuka dalam memberikan klarifikasi kepada publik. Sebagai kepala daerah, penting untuk menunjukkan komitmen bekerja sama dalam setiap proses yang berjalan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan utuh,” ujarnya.

Ia menilai keterbukaan informasi merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, transparansi juga dapat mencegah berkembangnya berbagai asumsi yang belum tentu sesuai dengan fakta.

Di sisi lain, PB IKAMI Sulsel mengajak masyarakat untuk tetap menahan diri dan tidak terburu-buru menghakimi pihak mana pun sebelum seluruh proses yang sedang berjalan menghasilkan kesimpulan yang sah.

“Kami berharap masyarakat tetap bijak dan tidak terjebak pada penghakiman prematur. Harkat dan martabat setiap orang, termasuk kepala daerah, harus tetap dihormati sampai ada kesimpulan yang sah berdasarkan mekanisme yang berlaku,” tuturnya.

Lebih lanjut, PB IKAMI Sulsel mengingatkan agar perhatian pemerintah daerah tidak teralihkan dari agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat. Organisasi tersebut menilai energi pemerintah seharusnya tetap difokuskan pada peningkatan kesejahteraan warga, penguatan ekonomi daerah, dan optimalisasi pelayanan publik.

“Jangan sampai energi habis untuk polemik yang berkepanjangan. Persoalan ini perlu segera memperoleh kepastian melalui mekanisme yang objektif dan berkeadilan agar pemerintah daerah dapat kembali fokus menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal,” tutup Arli.