Polri Raih Penghargaan, Pengamat: Wujud Kepercayaan Negara atas Dedikasi Polri Amankan Jemaah Haji

REDAKSIJAKARTA.COM – Penghargaan yang diterima Satgas Haji Polri dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dinilai menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi aparat kepolisian dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Apresiasi tersebut disampaikan analis kebijakan publik dan sosial-politik, Nasky Putra Tandjung, yang menilai kinerja Satgas Haji menunjukkan penguatan pelayanan sekaligus perlindungan terhadap jemaah Indonesia.

Baca Juga

Prihatin dengan Tawuran di Jakarta Christina Aryani Dorong Dialog dan Pendampingan Anak Muda

28 Nov 2023

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/7/2026), Nasky mengatakan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, hingga aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses pelayanan dan pengamanan jemaah.

Menurutnya, penghargaan yang diberikan kepada Satgas Haji Polri merupakan apresiasi atas peran aktif kepolisian dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, termasuk upaya menjaga keamanan, memberikan perlindungan kepada jemaah, serta melakukan pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan haji yang tidak sesuai ketentuan.

“Penghargaan ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap kontribusi Polri dalam memperkuat sistem pelayanan dan pengamanan jemaah haji melalui sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait,” ujar Nasky.

Baca Juga

Presiden Jokowi Akan Hadiri Milad Ke-48 MUI

20 Jul 2023

Ia menjelaskan, Satgas Haji Polri dibentuk untuk menjalankan langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum dalam mengawal penyelenggaraan ibadah haji.

Strategi tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi keberangkatan, pengawasan terhadap potensi pelanggaran, hingga penindakan terhadap dugaan penipuan dan penyelenggaraan haji ilegal.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Haji yang berlangsung di Asrama Haji Jakarta Timur pada Sabtu (4/7/2026).

Nasky menilai pendekatan yang diterapkan Satgas Haji tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan penyelenggaraan ibadah haji.

Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, termasuk keimigrasian dan maskapai penerbangan, dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah keberangkatan calon jemaah melalui jalur yang tidak sesuai prosedur.

Berdasarkan data Sub Satgas Penegakan Hukum Satgas Haji dan Umrah Tahun 2026, hingga Mei tercatat puluhan perkara yang berkaitan dengan dugaan penipuan dan penyelenggaraan haji nonprosedural telah ditangani. Ratusan masyarakat disebut menjadi korban dengan nilai kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Satgas Haji Polri juga dilaporkan berhasil menggagalkan keberangkatan lebih dari seribu calon jemaah yang diduga menggunakan jalur ilegal.

Sejumlah perkara lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nasky turut mengapresiasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat melalui hotline Satgas Haji Polri. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi salah satu instrumen penting bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran sehingga dapat ditindaklanjuti lebih cepat.

Ia menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah semata, tetapi juga menyangkut perlindungan warga negara, kredibilitas penyelenggaraan layanan publik, serta citra Indonesia di tingkat internasional.

“Keberadaan Satgas Haji menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memastikan proses penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan sesuai regulasi,” katanya.

Menurut Nasky, penguatan sistem pelayanan dan pengamanan yang terus dilakukan Satgas Haji Polri diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji serta memperkecil potensi terjadinya praktik penipuan maupun keberangkatan melalui jalur yang tidak sah.