Menepis Hoaks Spekulasi Cawapres, Sikap Elegan Sufmi Dasco Menjaga Kehormatan Demokrasi

Oleh: Sahrul

Akademisi Unram/Direktur Public Response Studies

Baca Juga

Rasa yang menghadirkan sebuah cerita

06 Nov 2024

Polemik dugaan penyadapan ilegal yang belakangan berkembang menjadi spekulasi pencalonan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden memperlihatkan satu persoalan serius dalam kehidupan demokrasi kita: mudahnya ruang publik digiring oleh narasi spekulatif yang berpotensi mengaburkan substansi persoalan.

Di tengah perhatian masyarakat terhadap dugaan penyadapan ilegal, justru muncul isu yang mengaitkan Sufmi Dasco Ahmad dengan bursa calon wakil presiden. Dasco secara tegas membantah spekulasi tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.

Sikap ini patut dicermati bukan semata-mata sebagai klarifikasi politik, melainkan sebagai pesan penting tentang bagaimana seorang pejabat publik seharusnya menjaga etika, proporsionalitas, dan kehormatan demokrasi.

Menurut saya, persoalan utama yang harus menjadi perhatian publik saat ini bukanlah spekulasi mengenai siapa yang akan menduduki jabatan politik pada masa mendatang.

Jauh lebih penting adalah memastikan dugaan penyadapan ilegal diusut secara serius, objektif, transparan, dan berdasarkan hukum.

Sebab, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga menyentuh aspek keamanan negara, integritas kelembagaan, serta perlindungan terhadap prinsip-prinsip negara hukum.

Di sinilah pentingnya menjaga fokus pembicaraan publik. Jangan sampai isu yang tidak memiliki dasar kuat justru mengambil alih perhatian masyarakat dari persoalan yang membutuhkan penanganan serius.

Politik Tidak Boleh Dibangun di Atas Rekayasa Opini

Dalam demokrasi, perbedaan pendapat dan kompetisi politik merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan, kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik adalah bagian penting dari mekanisme pengawasan kekuasaan.

Namun, demokrasi tidak boleh dijadikan ruang bebas untuk memproduksi informasi yang belum terverifikasi, membangun persepsi tanpa dasar, atau menggiring opini melalui spekulasi yang tidak bertanggung jawab.

Munculnya isu pencalonan Dasco sebagai cawapres di tengah polemik dugaan penyadapan ilegal patut menjadi bahan evaluasi bersama.

Publik perlu bersikap kritis terhadap setiap narasi yang berkembang, termasuk menelusuri sumber informasi dan kepentingan di balik penyebarannya.

Saya melihat, spekulasi politik semacam ini berpotensi menggeser perhatian masyarakat dari substansi persoalan. Ketika ruang publik lebih sibuk memperdebatkan isu pencalonan daripada menuntut kejelasan atas dugaan penyadapan ilegal, maka kepentingan publik berisiko dikalahkan oleh kegaduhan politik.

Karena itu, setiap informasi harus ditempatkan secara proporsional. Jangan membiarkan demokrasi kehilangan kualitas hanya karena ruang komunikasi politik dipenuhi kabar yang belum jelas kebenarannya.

Sufmi Dasco dan Pentingnya Adab dalam Berpolitik

Sikap Sufmi Dasco yang memilih memberikan bantahan tegas terhadap spekulasi pencalonan dirinya patut dilihat sebagai momentum untuk kembali membicarakan pentingnya adab dalam politik.

Politik sejatinya bukan arena untuk saling menjatuhkan, membangun intrik, atau memperebutkan kekuasaan dengan segala cara. Politik adalah ruang pengabdian yang menuntut tanggung jawab, integritas, dan kedewasaan dalam bersikap.

Jabatan publik bukanlah sesuatu yang harus dikejar melalui rekayasa persepsi maupun manuver yang mengorbankan kepentingan bangsa.

Setiap posisi kenegaraan harus diperoleh melalui mekanisme konstitusional, legitimasi rakyat, serta proses demokrasi yang bermartabat.

Dalam konteks ini, sikap Dasco dapat dimaknai sebagai penegasan bahwa dirinya tidak ingin terjebak dalam spekulasi politik yang justru menjauhkan perhatian masyarakat dari persoalan yang lebih mendasar.

Seorang pejabat publik semestinya menunjukkan profesionalisme melalui kerja nyata, bukan membangun popularitas dengan memanfaatkan kegaduhan.

Kepercayaan masyarakat tidak dibentuk oleh seberapa sering nama seseorang muncul dalam pemberitaan, melainkan oleh konsistensi sikap, tanggung jawab, dan kontribusinya terhadap kepentingan negara.

Jangan Biarkan Dugaan Penyadapan Kehilangan Substansi

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dugaan penyadapan ilegal harus tetap menjadi perhatian utama. Aparat penegak hukum perlu bekerja secara profesional untuk mengungkap fakta, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila pelanggaran terbukti, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

Penanganannya tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik maupun tekanan opini. Semua pihak harus menghormati asas praduga tak bersalah, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mengabaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Publik berhak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Sebab, kepercayaan terhadap institusi negara hanya dapat dibangun apabila setiap persoalan ditangani secara terbuka, objektif, dan tidak tebang pilih.

Jangan sampai perdebatan mengenai bursa cawapres justru membuat masyarakat melupakan pertanyaan yang jauh lebih penting: siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyadapan ilegal, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, dan sejauh mana negara menjamin keamanan serta kehormatan institusinya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui proses hukum, bukan ditutupi oleh pertarungan narasi politik.

Demokrasi Membutuhkan Keteladanan, Bukan Kegaduhan

Pada akhirnya, kedewasaan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kuatnya institusi politik atau terselenggaranya pemilihan umum secara berkala.

Lebih dari itu, demokrasi membutuhkan budaya politik yang sehat, komunikasi publik yang bertanggung jawab, serta elite politik yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sikap Sufmi Dasco dalam menepis spekulasi pencalonan dirinya menjadi pengingat bahwa politik membutuhkan etika dan kedewasaan.

Perbedaan pandangan tidak harus berujung pada saling serang, sementara kompetisi politik tidak boleh dibangun melalui penyebaran informasi yang menyesatkan.

Negara ini tidak membutuhkan elite yang sibuk memainkan intrik dan membangun kegaduhan. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang santun dalam bersikap, profesional dalam bekerja, serta konsisten menjaga kehormatan institusi negara.

Saya meyakini bahwa ukuran seorang negarawan bukan terletak pada seberapa besar ambisinya memperoleh jabatan, melainkan pada kemampuannya menjaga amanah dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.

Demokrasi harus menghadirkan keteladanan, bukan kegaduhan; mengutamakan substansi, bukan manipulasi persepsi; serta menjunjung tinggi kebenaran, bukan membiarkan hoaks menjadi instrumen pertarungan kekuasaan.

Sebab, kehormatan demokrasi tidak dibangun dengan intrik politik, tetapi melalui integritas, tanggung jawab, dan komitmen bersama untuk menjaga masa depan bangsa.