Jakarta – Bakornas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LKBHMI PB HMI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Dalam aksi bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda itu, massa menyuarakan 12 tuntutan, mulai dari pemberantasan mafia hingga evaluasi program pemerintah.
Aksi yang mengusung tema Menggugat untuk Indonesia Lebih Baik dan Sejahtera dengan seruan Satu Suara, Satu Tujuan tersebut ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Massa membentangkan spanduk berisi 12 tuntutan yang berkaitan dengan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, pemberantasan narkoba dan perjudian, hingga kesejahteraan aparat negara.
Koordinator Lapangan aksi, Iwan Mazkrib, S.H., mengatakan peringatan Sumpah Pemuda harus menjadi momentum untuk mengevaluasi penyelenggaraan negara. Menurutnya, peringatan tersebut tidak seharusnya berhenti pada seremoni tahunan.
@redaksi.jakarta
“Agenda peringatan Sumpah Pemuda ini merupakan refleksi sekaligus ultimatum terhadap aparat pemerintah dan aparat penegak hukum. Dua belas isu strategis yang kami bawa menandakan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan agenda konstitusional,” kata Iwan.
Dia menegaskan negara hukum tidak boleh dilemahkan oleh praktik mafia, kepentingan korporasi, penyimpangan birokrasi, maupun tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Iwan juga menyoroti persoalan agraria, distribusi energi, pengelolaan sumber daya alam, pangan, dan penggunaan anggaran publik. Dia meminta pemerintah memastikan berbagai sektor tersebut dikelola dengan mengedepankan keadilan sosial dan akuntabilitas.
“Kami menantang pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan-persoalan yang kami soroti. Indonesia adalah negara hukum, negara yang kaya, dan negara yang berdaulat. Kedaulatan itu harus dibuktikan melalui keberanian menegakkan hukum, membenahi tata kelola, serta memastikan kekayaan negara memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Menurut Iwan, cita-cita Indonesia Emas tidak cukup diwujudkan melalui slogan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan, kata dia, harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, disertai transparansi anggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI, Ibrahim Asnawi, S.H., menyoroti tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan negara. Dia menilai penegakan hukum harus berlandaskan konstitusi, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
“Aparat penegak hukum adalah alat paksa negara yang diamanatkan oleh konstitusi untuk mengabdi kepada negara. Namun, kita menghadapi ironi ketika negara memiliki kekayaan yang besar, sementara masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya,” kata Ibrahim.
Dia menilai kekayaan negara semestinya menjadi fondasi kesejahteraan bersama, bukan hanya tercatat dalam laporan atau dinikmati segelintir pihak.
Ibrahim mendesak Presiden memimpin evaluasi lintas kementerian dan lembaga, terutama menyangkut tata kelola agraria, energi, lingkungan hidup, pangan, program strategis pemerintah, dan integritas aparat.
Menurutnya, evaluasi perlu dilengkapi indikator yang terukur, jadwal pelaksanaan yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta hasil yang dapat diakses masyarakat.
Dia juga menekankan pemberantasan penyimpangan harus dilakukan melalui pembenahan sistem dan penegakan hukum berbasis bukti.
“Kami menuntut kesejahteraan bersama. Tidak cukup hanya mencaci maki atau mencari-cari kesalahan. Mengapa kita tidak membangun sistem yang memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparat penegak hukum? Namun, peningkatan kesejahteraan itu harus berjalan bersama integritas, pengawasan, dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Berikut 12 tuntutan LKBHMI PB HMI dalam aksi di Monas:
• Mengusut tuntas persoalan pagar laut dan mafia tanah.
• Melakukan audit sektor energi dan pertambangan.
• Menindak tegas kejahatan kehutanan.
• Membongkar korupsi dana bencana.
• Mendorong reformasi total Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
• Memberantas mafia pangan.
• Mengejar dan menangkap gembong narkoba.
• Memberantas bandar judi online dan offline.
• Mengevaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Mengevaluasi Agrinas dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
• Mengevaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
• Mendorong kesejahteraan jaringan pengamanan (safeguard) sebagai prasyarat RUU Perampasan Aset, termasuk tuntutan kenaikan gaji minimal Rp 50 juta bagi TNI, Polri, dan jaksa.
Dua belas tuntutan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam hingga evaluasi program pemerintah. Massa juga menyoroti kesejahteraan aparat negara yang dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan integritas dan pengawasan.
LKBHMI PB HMI menilai peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi mahasiswa untuk memperkuat partisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan negara. Organisasi tersebut menegaskan persatuan pemuda tidak berarti menghilangkan ruang kritik terhadap pemerintah.
Melalui aksi tersebut, LKBHMI PB HMI mendesak pemerintah menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui evaluasi kebijakan, pembenahan tata kelola, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pos Terkait
Klik Info Terbaru Kami di Google News 👇
Tidak ada komentar